Soal Cerdas Cermat SMA - Ini adalah salah satu hal yang wajib kamu tahu dimana admin blog soal kunci jawaban menyampaikan Soal Cerdas Cermat SMA kepada teman-teman semua yang saat ini mencari Soal Cerdas Cermat SMA, dengan ini maka kamu akan tahu selengkapnya pembahasan Soal Cerdas Cermat SMA tersebut. Sehingga para sahabat bisa mengerti dan memahami Soal Cerdas Cermat SMA yang kami posting untuk anda semua disini.
Tentunya ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga sekali untuk anda dan admin juga karena mempelajari Soal Cerdas Cermat SMA tersebut. Oya di blog Soal dan Kunci Jawaban memberikan banyak sekali Bank Soal sehingga memudahkan teman-teman mempelajari Soal-Soal yang keluar di mata pelajaran saat ini.
Dengan itu semua kami berbagi secara langsung Soal Cerdas Cermat SMA tersebut dibawah ini, tinggal anda copy paste soal yang kami bagi ini, atau juga anda bisa download untuk Soal Cerdas Cermat SMA tersebut.
Sehingga ini akan menjadi menyenangkan kalau kita selalu belajar Soal Cerdas Cermat SMA dan kamu bisa Soal Cerdas Cermat SMA ini sehingga dipastikan juga teman2 akan bisa mendapatkan Nilai Bagus untuk Soal Cerdas Cermat SMA ini. Ini akan menjadi Bocoran Soal Cerdas Cermat SMA yang harus kamu pelajari saat ini.
Selamat belajar dan jangan lupa juga selalu berdoa duluh sebelum belajar ya supaya otak bisa encer dan mampu menyerap semua Soal Cerdas Cermat SMA yang kami bagikan dibawah ini selengkapnya ok.
1. Undang-undang Nomor berapa yang mengatur tentang Penyelenggara
Pemilu?
a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011
b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2015
c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011
d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2015
2. Sebutkan salah satu asas penyelenggara pemilu!
a. Mandiri
b. Memihak
c. Kompromi
d. Kompetensi
3. Lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia adalah .......
a. Komisi Pemilihan Umum
b. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
c. Badan Pengawas Pemilihan Umum dan DPR
d. DPR
4. Apa tugas KPU dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD?
a. Memberikan sangsi kepada calon anggota DPR yang melanggar
b. Merencanakan Program, Anggaran Pemilu dan Jadwal Pemilu
c. Melantik anggota DPR terpilih
d. Menerima daftar calon dari partai politik
5. Dimana KPU RI berkedudukan?
a. Ibukota Negara
b. Ibukota Kecamatan
c. Ibukota Kabupaten
d. Ibukota Provinsi
6. Kewajiban KPU dalam penyelenggaran Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah?
a. Melaksanakan seluruh Tahapan Pemilu dengan Tepat Waktu
b. Menyampaikan Informasi keuangan Kepada Masyarakat
c. Memberikan Konsultasi Kepada Calon anggota DPR
d. Melaporkan Penggunaan anggaran ke Presiden
7. Dimanakah KPU Provinsi berkedudukan?
a. Ibukota Kecamatan
b. Ibukota Negara
c. Kelurahan/Desa
d. Ibukota Provinsi
8. Dimanakah KPU Kabupaten/kota berkedudukan?
a. Kelurahan
b. Ibu Kota Provinsi
c. Ibukota Kabupaten/kota
d. Ibukota Kecamatan
9. Dimanakah Panitia Pemilihan Kecamatan berkedudukan?
a. Ibukota Kecamatan
b. Desa/kelurahan
c. Ibukota Negara
d. Ibu Kota Provinsi
10. Berapa Jumlah Anggota KPU RI?
a. Tiga Orang
b. Dua Orang
c. Tujuh Orang
d. Lima orang
11. Berapa Jumlah Anggota KPU Provinsi?
a. Lima Orang
b. Tiga Orang
c. Dua Orang
d. Tujuh Orang
12. Berapa Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota?
a. Tiga Orang
b. Dua Orang
c. Tujuh Orang
d. Lima Orang
13. Berapa Jumlah Anggota Panitia Pemlihan Kecamatan (PPK)?
a. Lima Orang
b. Tiga Orang
c. Dua Orang
d. Tujuh Orang
14. Siapa nama Ketua KPU RI saat ini?
a. JURI ARDIANTORO
b. SIGIT PAMUNGKAS
c. ARIF BUDIMAN
d. HADAR NAFIS GUMAY
15. Siapa nama ketua KPU Provinsi NTB saat ini?
a. YAN MARLI
b. LALU AKSHAR ANSHARI
c. SUHARDI SOUD
d. HESTY RAHAYU
16. Siapa nama ketua KPU Kabupaten Dompu saat ini?
a. RUSDYANTO
b. ARIFUDDIN
c. AGUS SETIAWAN
d. SRI RAHMAWATI
17. Berapa jumlah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)?
a. Lima Orang
b. Tiga Orang
c. Dua Orang
d. Tujuh Orang
18. Berapa jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS)?
a. Tujuh Orang
b. Delapan Orang
c. Sembilan Orang
d. Sepuluh Orang
19. Salah satu tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
adalah .........
a. Mengumumkan hasil Penghitungan suara di TPS
b. Melakukan Pemantauan
c. Melaksanakan pendataan Pemilih
d. Melantik Anggota PPS
20. Salah satu alasan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota
diberhentikan antar waktu adalah .......
a. Meninggal Dunia
b. Melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku
c. Melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu
d. Sakit
21. Lembaga yang berhak menetapkan Partai Politik sebagai peserta pemilu
adalah ........
a. KPU RI
b. KPU Provinsi
c. KPU Kabupaten/Kota
d. Kementrian Hukum dan Ham
22. Untuk melaksanakan pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan dibentuk .......
a. Panitia Pemungutan Suara
b. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
d. Panitia Pemilihan Kecamatan
23. Siapa yang bertugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada setiap
TPS?
a. Panitia Pemungutan Suara
b. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
d. Panitia Pemilihan Kecamatan
24. Siapa yang bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara
di TPS?
a. Panitia Pemungutan Suara
b. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
d. Panitia Pemilihan Kecamatan
25. Yang bertugas membantu KPU Kabupaten/Kota melaksanakan
penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan adalah ...........
a. Panitia Pemilihan Kecamatan
b. Panitia Pemungutan Suara
c. Kelompok penyelenggara pemungutan suara
d. Panitia pengawas pemilu
26. Komposisi Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
terdiri dari?
a. Seorang ketua merangkap anggota dan anggota
b. Dua orang ketua merangkap anggota dan anggota
c. Ketua,anggota,dan sekretaris
d. Dua orang ketua dan anggota
27. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Diangkat oleh?
a. KPU Provinsi
b. KPU Kabupaten/Kota
c. PPS
d. KPU RI
28. Berapakah syarat usia minimal untuk menjadi anggota PPK, PPS dan
PPDP?
a. Dua Puluh Lima Tahun
b. Tidak terbatas
c. Tiga puluh lima tahun
d. Empat puluh lima tahun
29. Salah satu syarat menjadi Anggota PPK, PPS dan PPDP adalah
berpendidikan paling rendah?
a. SLTA atau sederajat
b. S1
c. D3
d. SMP
30. Wilayah Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan) (PPK) meliputi:
a. Seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota
b. Seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan
c. Seluruh Desa dalam wilayah Kabupaten/Kota
d. Semua jawaban benar
31. Memperlakukan setiap peserta pemilu dengan setara. Hal tersebut
merupakan makna dari asas ..............
a. Adil
b. Sejahtera
c. Sentosa
d. Tidak memihak
32. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat berapa bulan
sebelum penyelenggaraan Pemilu?
a. 6 (enam)
b. 5 (Lima)
c. 4 (empat)
d. 3 (tiga)
33. PPS dibubarkan Oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat berapa bulan
setelah hari pemungutan suara?
a. 2 (dua) Bulan
b. 3 (tiga) bulan
c. 4 (empat) bulan
d. 5 (lima) bulan
34. Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
dilakukan melalui mekanisme apa?
a. rapat pleno
b. Musyawarah
c. Mufakat
d. Diskusi
35. Anggota PPS dan PPK dilantik Oleh ...
a. Bupati / Walikota
b. Camat dan Lurah/Kepala Desa
c. Ketua KPU Kabupaten/Kota
d. Ketua DPRD Kabupaten / Kota
36. Salah satu tugas PPS adalah?
a. Membentuk KPPS
b. Membentuk PPK
c. Menentukan petugas ketertiban
d. Membentuk Tim Pemantau
37. Yang mengangkat Anggota KPU Kabupaten/Kota adalah?
a. KPU Provinsi
b. KPU RI
c. BAWASLU
d. PANWASLU
38. Setiap Anggota KPU harus menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai
dengan aturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan makna dari
asas ............
a. Profesional
b. Mandiri
c. Integritas
d. Akuntabel
39. Setiap anggota KPU Tidak boleh memihak, menjadi simpatisan/pendukung
salah satu peserta pemilu. Hal tersebut merupakan makna dari asas .........
a. Mandiri/independent
b. Integritas
c. Professional
d. Jujur
40. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diangkat untuk masa
keanggotaan berapa Tahun?
a. 10 Tahun
b. Selamanya
c. 5 Tahun
d. 6 tahun
41. Pelantikan Anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh ...............
a. KPU Provinsi
b. KPU RI
c. PANWASLU
d. BAWASLU
42. Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum
yang bersifat .........
a. Mandiri, Nasional, dan Tetap
b. Mandiri,Nasional, dan Profesional
c. Nasional, Tetap, dan Profesional
d. Mandiri, Tetap, dan Profesional
43. Pelantikan Anggota KPU RI dilakukan Oleh ..............
a. Presiden
b. Menteri
c. Gubernur
d. Walikota
44. Pelantikan Anggota KPU Provinsi dilakukan Oleh ............
a. Presiden
b. Menteri
c. Gubernur
d. KPU RI
45. Pelantikan Anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan Oleh ..............
a. Gubernur
b. Bupati
c. KPU Provinsi
d. Camat
46. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara nasional dilaksanakan oleh
siapa?
a. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
b. DKPP
c. PANWASLU
d. PPK
47. Berapa Jumlah Bawaslu RI?
a. Lima Orang
b. Enam orang
c. Tujuh orang
d. Delapan orang
48. Pemberhentian Anggota KPU yang tidak memenuhi syarat dilakukan oleh
.......
a. Presiden
b. Menteri
c. Gubernur
d. Bawaslu
49. Pemberhentian Anggota KPU Provinsi yang tidak memenuhi syarat
dilakukan oleh .........
a. Presiden
b. KPU RI
c. Gubernur
d. Bawaslu
50. Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat
dilakukan oleh ..............
a. KPU Provinsi
b. Menteri
c. Gubernur
d. Bawaslu
51. Siapa yang melaksanakan Sidang Pelanggaran Kode etik penyelenggara
pemilu?
a. DKPP
b. Bawaslu
c. Panwaslu
d. KPU RI
52. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Republik
Indonesia. Hal tersebut merupakan makna dari sifat KPU ....................
a. Tetap
b. Nasional
c. Mandiri
d. Profesional
53. Siapa yang memimpin sekretariat KPU Kabupaten/Kota?
a. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
b. Bendahara
c. Sekretaris Jenderal
d. Ketua KPU Kabupaten/Kota
54. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada siapa?
a. Ketua KPU Kabupaten/kota
b. Anggota KPU Kabupaten/Kota
c. Bupati
d. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota
55. Salah satu persyaratan menjadi calon anggota KPU adalah paling rendah
berpendidikan .................
a. Sarjana (S-1)
b. SMA atau sederajat
c. Magister (S-2)
d. Doktoral (S-3)
56. PPK dan PPS adalah penyelenggara Pemilu di Tingkat Kecamatan dan
Desa/kelurahan yang bersifat ............
a. Tetap
b. Ad-hock
c. Nasional
d. Selamanya
57. KPU melaksanakan tugas dan kewenangannya secara berkesinambungan.
Hal tersebut merupakan makna dari sifat KPU yang ....................
a. Tetap
b. Nasional
c. Mandiri
d. Profesional
58. Tahun berapa pemilu dilaksanakan pertama kali?
a. 1998
b. 2004
c. 1955
d. 1945
59. Apakah nama Penyelenggara Pemilu pada Tahun 1955?
a. Panitia Pemilihan Indonesia
b. Panitia Pemilu Indonesia
c. Lembaga PenyelenggaraPemilu
d. Komisi Pemilihan Umum
60. Pemilu nasional Tahun 1955 bertujuan untuk memilih lembaga ...............
a. Anggota DPR dan Anggota Konstituante
b. Angota DPR
c. Anggota Konstituante
d. Anggota DPR dan Presiden
61. Apakah nama Penyelenggara Pemilu pada era orde baru, periode 1971-
1997?
a. Panitia Pemilihan Indonesia
b. Panitia Pemilu Indonesia
c. Komisi Pemilihan Umum
d. Lembaga Pemilihan Umum
62. Partai pemenang pemilu Tahun 1971 adalah ..........
a. Golkar
b. PDI
c. PPP
d. NU
63. Berapa partai politik peserta pemilu tahun 1971?
a. 10
b. 11
c. 12
d. 13
64. Siapakah nama presiden Republik Indonesia yang pertama?
a. Sukarno
b. M. Hatta
c. Suharto
d. M. Yamin
65. Siapa nama presiden Republik Indonesia yang kedua?
a. Suharto
b. M.Hatta
c. Sukarno
d. M. Yamin
66. Berapa partai politik peserta pemilu pada periode tahun 1977 s.d 1999?
a. 2
b. 3
c. 5
d. 4
67. Pemilu pertama pada masa reformasi dilaksanakan pada Tahun berapa?
a. 1998
b. 2000
c. 2004
d. 1999
68. Berapa jumlah partai politik yang mengikuti pemilu tahun 1999?
a. 84
b. 44
c. 48
d. 45
69. Tanggal berapa Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 1999
dilaksananakan?
a. 7 Juni
b. 8 Juni
c. 7 Juli
d. 8 Juli
70. Tanggal Berapa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004
dilaksanakan?
a. 5 Juni
b. 5 April
c. 6 April
d. 7 April
71. Tanggal berapa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009
dilaksanakan?
a. 5 April
b. 6 April
c. 8 April
d. 9 April
72. Tanggal berapa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama dan
Kedua Tahun 2004 dilaksanakan?
a. 5 Juli dan 20 September
b. 6 Juli dan 20 September
c. 5 Juli dan 21 September
d. 2 Juli dan 20 September
73. Tahun berapa pertama kali Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dipilih
secara langsung?
a. 2004
b. 2009
c. 2014
d. 2001
74. Salah satu hasil amanademen UUD 1945 adalah?
a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung
b. Presiden dan Wakil Presiden dipilih Oleh Anggota DPR
c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara tidak langsung
d. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara tidak langsung dan
langsung
75. Tanggal berapa pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2009?
a. 5 Juli
b. 6 Juli
c. 7 Juli
d. 8 Juli
76. Tanggal berapa pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014?
a. 9 Juni
b. 9 Juli
c. 10 Juni
d. 11 Juli
77. Berapa jumlah partai politik peserta pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Tahun 2004?
a. 24
b. 44
c. 42
d. 4
78. Siapa Nama Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu Presiden dan Wakil
Presiden tahun 2004?
a. Susilo Bambang Yudhoyono dan Moerdiono
b. Joko Widodo dan Jusuf Kalla
c. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla
d. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo
79. Berapa pasangan Calon yang mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2004?
a. 4
b. 5
c. 3
d. 2
80. Siapa nama presiden dan wakil presiden hasil pemilu Tahun 2014?
a. Joko Widodo dan Hatta Rajasa
b. Prabowo Subiyanto dan Hatta Rajasa
c. Joko Widodo dan Moerdiono
d. Joko Widodo dan Jusuf Kalla
81. Partai Pemenang Pemilu Tahun 2014 adalah .........
a. PDI Perjuangan
b. Demokrat
c. Nasional Demokrat
d. Golkar
82. Tahun berapakah pertama kali Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu
dilaksanakan secara langsung?
a. Tahun 2000
b. Tahun 2005
c. Tahun 2010
d. Tahun 2015
83. Siapakah Bupati dan Wakil Bupati Dompu hasil Pilkada Tahun 2010?
a. H. Abubakar Ahmad, SH dan H. Syaifurrahman Salman, SE
b. H. Syaifurrahman Salman, SE dan H. Syamsuddin, SE, MM
c. Drs. H. Bambang M. Yasin dan Arifuddin, SH
d. Drs. H. Bambang M. Yasin dan H. Syamsuddin, SE, MM
84. Berapakah jumlah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Dompu dalam Pilkada
tahun 2015?
a. 73 Desa/Kelurahan
b. 78 Desa/Kelurahan
c. 81 Desa/Kelurahan
d. 83 Desa/Kelurahan
85. Berapakah syarat usia minimal untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil
Bupati?
a. 17 Tahun
b. 20 Tahun
c. 25 Tahun
d. 30 tahun
86. Berapakah syarat usia minimal untuk menjadi Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur?
a. 17 Tahun
b. 20 Tahun
c. 25 Tahun
d. 30 tahun
87. Apa syarat pendidikan paling rendah untuk dapat menjadi Calon Bupati
dan Wakil Bupati?
a. SLTP atau sederajat
b. SLTA atau Sederajat
c. Strata 1
d. Strata 2
88. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pilkada Dompu, warga
Dompu harus terdaftar dalam .................
a. Daftar Pemilih Sementara (DPS)
b. Daftar Pemilih Tetap (DPT)
c. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
d. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)
89. Kepada siapakah penduduk dapat mendaftarkan diri untuk dicatat dalam
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)?
a. KPU
b. PPK
c. PPS
d. KPPS
90. Dalam Pilkada, berapakah batas waktu pendaftaran Daftar Pemilih Tetap
Tambahan (DPTb) sejak pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)?
a. 7 (Tujuh) hari
b. 5 (Lima) hari
c. 3 (Tiga) hari
d. 1 (Satu) hari
91. Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus sudah ditetapkan paling lambat ..........
sebelum hari pemungutan suara.
a. 7 (Tujuh) hari
b. 15 (Lima belas) hari
c. 30 (Tiga puluh) hari
d. 60 (Enam puluh) hari
92. Apakah nama system informasi yang digunakan KPU dalam proses
Pemutakhiran Daftar Pemilih?
a. SIPAW (Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu)
b. SILON (Sistem Informasi Pencalonan)
c. SIDALIH (Sistem Informasi daftar Pemilih)
d. SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara)
93. Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus
lima puluh ribu) jiwa, Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai
Calon Bupati dan Wakil Bupati, jika memenuhi syarat dukungan minimal
..........
a. 10 %
b. 8,5 %
c. 7,5 %
d. 6,5 %
94. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta)
jiwa, Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur, jika memenuhi syarat dukungan minimal ......
a. 10 %
b. 8,5 %
c. 7,5 %
d. 6,5 %
95. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jika telah memenuhi
persyaratan perolehan jumlah kursi DPRD paling sedikit .......
a. 10 %
b. 15 %
c. 20 %
d. 25 %
96. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jika telah memenuhi
persyaratan perolehan jumlah suara sah paling sedikit .....
a. 10 %
b. 15 %
c. 20 %
d. 25 %
97. Berapa lama masa pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah sejak
pengumuman pendaftaran?
a. 3 hari
b. 5 hari
c. 7 hari
d. 10 hari
98. Apabila Pasangan Calon Perseorangan mengundurkan diri dari Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten,
Pasangan Calon dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar .........
a. 20 Miliar Rupiah
b. 10 Miliar Rupiah
c. 5 Miliar Rupiah
d. 1 Miliar Rupiah
99. Dalam Pilkada, kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan
visi, misi, dan program Calon, merupakan tahapan .........
a. Pencalonan
b. Verifikasi Calon
c. Kampanye
d. Penetapan Calon
100. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2015, sumbangan dana kampanye Calon
Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan paling banyak sebesar....?
a. Rp. 25.000.000,-
b. Rp. 50.000.000,-
c. Rp. 75.000.000,-
d. Rp. 100.000.000,-
101. Apakah nama Sistem Informasi yang digunakan KPU dalam proses
Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati?
a. SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih)
b. SILOG
c. SILON (Sistem Informasi Pencalonan)
d. SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara)
102. Siapakah yang menetapkan pembatasan dana kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur?
a. KPU RI
b. KPU Provinsi
c. KPU Kabupaten
d. BAWASLU
103. Berapakah jumlah Surat Suara cadangan dalam Pemilihan Kepala Daerah?
a. 2 % dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)
b. 2,5 % dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)
c. 3,5 % dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)
d. 5 % dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)
104. Berapakah jumlah Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil bupati?
a. 5.000 surat suara
b. 4.000 surat suara
c. 3.000 surat suara
d. 2.000 surat suara
105. Berapakah batasan maksimal jumlah Pemilih di TPS dalam Pemilihan
Kepala Daerah?
a. 500 Pemilih
b. 600 Pemilih
c. 800 Pemilih
d. 1.000 Pemilih
106. Pukul berapakah waktu Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala
Daerah?
a. 07.00 s/d 13.00
b. 07.00 s/d 14.00
c. 07.30 s/d 13.00
d. 07.30 s/d 14.00
107. Berapa lama PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil
penghitungan suara dari seluruh TPS ?
a. 3 hari
b. 5 hari
c. 7 hari
d. 10 hari
108. Dalam Pilkada, Penghitungan suara ulang untuk TPS dilakukan dengan
cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan oleh ........
a. KPU Kabupaten/Kota
b. PPK
c. PPS
d. KPPS
109. Siapakah yang menetapkan penundaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati yang meliputi 1 (satu) atau beberapa Desa/Kelurahan?
a. PPS atas usul KPPS
b. PPK atas usul PPS
c. KPU Kabupaten atas usul PPS
d. KPU Kabupaten atas usul PPK
110. Setelah pelantikan Pasangan Calon Terpilih, Pemantau Pemilihan wajib
menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten Kota dalam waktu paling lambat ....
a. 30 hari
b. 15 hari
c. 10 hari
d. 7 hari
111. Siapakah yang menerbitkan Kode Etik Pemantau Pemilihan?
a. KPU
b. BAWASLU
c. DKPP
d. DPR
112. Siapakah yang berwenang menerima laporan pelanggaran Pemilihan di
TPS?
a. PPL
b. Pengawas TPS
c. Panwas Kecamatan
d. Panwaslu
113. Siapakah yang menyelesaikan pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilihan?
a. Kepolisian
b. Bawaslu
c. KPU
d. DKPP
114. Berapakah waktu paling lama KPU Kabupaten memeriksa dan memutus
pelanggaran administrasi Pemilihan sejak menerima rekomendasi Panwaslu
Kabupaten?
a. 3 hari
b. 5 hari
c. 7 hari
d. 10 hari
115. Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi
Pemilihan diatur dalam .......
a. Peraturan KPU
b. Peraturan Bawaslu
c. Peraturan DKPP
d. Peraturan Bersama (KPU, BAWASLU dan DKPP)
116. Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan diatur
dalam ........
a. Peraturan KPU
b. Peraturan Bawaslu
c. Peraturan DKPP
d. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP
117. Setelah pelimpahan berkas perkara, Pengadilan Negeri memeriksa,
mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan paling lama .......
a. 7 hari
b. 15 hari
c. 30 hari
d. 45 hari
118. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Jadwal Pelaksanaan Kampanye
ditetapkan oleh .....
a. KPU RI
b. KPU Provinsi
c. KPU Kabupaten
d. Panwaslu
119. Menurut UU Nomor 10 Tahun 2016, sumbangan dana kampanye Calon
Bupati dan Wakil Bupati dari Badan Hukum Swasta paling banyak
sebesar....?
a. Rp. 250.000.000,-
b. Rp. 500.000.000,-
c. Rp. 750.000.000,-
d. Rp.1.000.000.000,-
120. Apakah nama Sistem Informasi yang digunakan KPU dalam proses
penghitungan cepat setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara?
a. SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih)
b. SIMAK BMN
c. SILON (Sistem Informasi Pencalonan)
d. SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara)
121. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah penduduk
Kabupaten sampai dengan 250.000 Jiwa, dapat mengajukan perselisihan
perolehan suara jika terdapat perbedaan dari penetapan hasil
penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten, paling banyak
sebesar?
a. 2,5 %
b. 2 %
c. 1,5 %
d. 1 %
122. Siapakah Gubernur dan Wakil Gubernur NTB hasil Pemilihan Tahun 2008?
a. Harun Al Rasyid dan Lalu Serinata
b. Lalu Serinata dan H.B. Thamrin Rayes
c. M. Zainul Majdi dan Muhammad Amin
d. M. Zainul Majdi dan Badrul Munir
123. Tahun berapakah rencana Pilkada serentak secara nasional akan
dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016?
a. Tahun 2017
b. Tahun 2021
c. Tahun 2023
d. Tahun 2024
124. Berapa jumlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu yang
menjadi peserta Pemilihan tahun 2015?
a. 2 Paslon
b. 3 Paslon
c. 4 Paslon
d. 5 Paslon
125. Berapakah Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Dompu dalam
Pilkada Tahun 2015?
a. 156.579 Pemilih
b. 157.741 Pemilih
c. 169.750 Pemilih
d. 170.442 Pemilih
126. Berapakah jumlah TPS se-Kabupaten Dompu dalam Pilkada tahun 2015?
a. 388 TPS
b. 458 TPS
c. 560 TPS
d. 588 TPS
127. Siapakah Bupati dan Wakil Bupati Dompu hasil Pilkada 2005?
a. H. Abubakar Ahmad, SH dan H. Syaifurrahman Salman, SE
b. H. Syaifurrahman Salman, SE dan H. Syamsuddin, SE, MM
c. Drs. H. Bambang M. Yasin dan H. Syamsuddin, SE, MM
d. Drs. H. Bambang M. Yasin dan Arifuddin, SH
128. Apa syarat pendidikan paling rendah untuk dapat menjadi Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur?
a. SLTP
b. SLTA
c. S.1
d. S.2
129. Berapakah jumlah Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2010?
a. 4 Paslon
b. 5 Paslon
c. 6 Paslon
d. 7 Paslon
130. Formulir apakah yang dibagikan kepada Pemilih sebagai pemberitahuan
waktu serta tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pilkada
2015?
a. Formulir Model C.1
b. Formulir Model C.2
c. Formulir Model C.6
d. Formulir Model C.7
131. Pengadilan manakah yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah?
a. Mahkamah Konstitusi
b. Mahkamah Agung
c. Pengadilan Negeri
d. Pengadilan Tata Usaha Negara
D. PESERTA PEMILU (PARTAI POLITIK)
Sumber bacaan :
UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 2 Tahun 2011
132. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit ......... orang warga
negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah
menikah dari setiap provinsi.
a. 15 orang
b. 30 orang
c. 50orang
d. 100 orang
133. Partai Politik didaftarkan oleh paling sedikit ........... orang pendiri yang
mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
a. 1 orang
b. 25 orang
c. 50 orang
d. 200 orang
134. Pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan ......... keterwakilan
perempuan.
a. 10%
b. 20%
c. 30%
d. 75%
135. Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan
hukum. Kementerian yang dimaksud adalah .............
a. Kementerian Hukum dan HAM
b. Kementerian Dalam Negeri
c. Kementerian Keuangan
d. Kementerian Pendidikan dan Olahraga
136. Untuk menjadi badan hukum, Partai Politik harus mempunyai ................
a. Akta notaris pendirian Partai Politik
b. Surat Keputusan dari Bupati
c. Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 30% dari jumlah
kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan
d. Rekening atas nama Ketua Partai Politik
137. Penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaratan untuk menjadi badan hukum dilakukan paling lama ....... hari
sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
a. 6 hari
b. 33 hari
c. 45 hari
d. 90 hari
138. Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagai badan
hukum diumumkan dalam ...............
a. Website Kemendagri
b. Keputusan Presiden
c. Surat Edaran Menkumham
d. Berita Negara Republik Indonesia
139. Perubahan AD dan ART partai politik harus didaftarkan ke Kementerian
paling lama ....... hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.
a. 30 hari
b. 40 hari
c. 50 hari
d. 60 hari
140. Pengesahan perubahan AD dan ART Partai Politik ditetapkan dengan
Keputusan .........
a. Ketua DPR
b. Presiden
c. Kepala daerah
d. Menteri
141. Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan ........
a. Keputusan Presiden
b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
c. Hasil musyawarah anggota DPR
d. Peraturan KPU
142. Salah satu Tujuan umum Partai Politik adalah .........
a. Mencari Anggota Partai Politik
b. Mengawasi APBN/APBD
c. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
d. Mengikuti Pilkada
143. Tujuan khusus Partai Politik salah satunya adalah :
a. Melatih kader agar mampu mengemban tugas sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-undang
b. Menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak
c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
d. Menjaga keutuhan bangsa
144. Partai Politik berfungsi sebagai sarana ..........
a. Partisipasi politik warga negara Indonesia
b. Penegakan HAM
c. Perlindungan Hukum warga negara Indonesia
d. Penyusunan laporan keuangan
145. Hak-Hak partai politik adalah .........
a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
b. Hak mendapat anggaran
c. Menyusun undang-undang
d. Hak legislasi
146. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan,
Berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan Menyukseskan
penyelenggaraan pemilihan umum adalah merupakan ........
a. Kewajiban Partai Politik
b. Tugas Partai Politik
c. Hak Partai Politik
d. Kewenangan Partai Politik
147. Salah satu syarat untuk menjadi anggota Partai Politik apabila telah
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau ........
a. Mendapat rekomendasi dari KPU
b. Pernah mengikuti kejuaraan di level internasional
c. Sudah/pernah kawin
d. Lolos seleksi yang dilakukan oleh partai politik
148. Keanggotaan Partai Politik bersifat .......... bagi warga negara Indonesia yang
menyetujui AD dan ART.
a. Langsung dan umum
b. Bebas dan rahasia
c. sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif
d. Akuntabilitas dan proporsional
149. Anggota Partai Politik dapat diberhentikan keanggotaannya dari Partai
Politik salah satunya karena ................
a. Meninggal dunia;
b. Menikah lagi;
c. Sakit
d. Menjadi kepala daerah
150. Organisasi Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ...............
a. ibu kota negara
b. ibu kota provinsi
c. ibu kota kabupaten/kota
d. Kecamatan
151. Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di .........
a. ibu kota negara
b. ibu kota provinsi
c. ibu kota kabupaten/kota
d. Kecamatan
152. Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun
dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah ................
yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.
a. 10%
b. 30%
c. 50%
d. 100%
153. Pengambilan keputusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara
........ sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.
a. Efektif
b. Efisien
c. Demokratis
d. Sistematis
154. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik bertujuan untuk
..........
a. Meraih suara terbanyak pada setiap pemilu dan pemilihan kepala
daerah
b. Membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila
c. Mengumpulkan dana partai
d. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nasionalisme
155. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh ...............
atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
a. Mahkamah Partai Politik
b. Kemenkumham
c. Presiden
d. Menteri Dalam Negeri
156. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik harus diselesaikan paling
lambat ................
a. 10 Hari
b. 15 Hari
c. 30 Hari
d. 60 Hari
157. Beberapa hal dibawah ini merupakan sumber Keuangan Partai Politik
adalah .............
a. Iuran anggota
b. Pajak Bumi dan bangunan
c. Sumbangan dari relawan
d. Bantuan keuangan dari Bupati
158. Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada ................
a. Badan Pemeriksa Keuangan
b. Menteri keuangan
c. KPK
d. Lembaga audit keuangan swasta
159. Dalam hal penerimaan sumbangan dari perseorangan bukan anggota Partai
Politik, paling banyak senilai ........... per orang dalam waktu 1 (satu) tahun
anggaran;
a. Rp 50.000.000,-
b. Rp 300.000.000,-
c. Rp 500.000.000,-
d. Rp 1.000.000.000,-
160. Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara ............
a. Efektif dan efisien
b. transparan dan akuntabel
c. Cermat
d. Terukur
161. Salah satu syarat pembubaran Partai Politik adalah ...........
a. Mengalami pergantian kepengurusan
b. Terdapat gugatan dari anggota partai
c. Tidak menyusun laporan keuangan
d. menggabungkan diri dengan Partai Politik lain
162. Partai politik yang telah memiliki badan hukum yang melanggar ketentuan
Pasal 40 ayat (1) UU no 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan
UU no. 2 Tahun 2011 dikenai sanksi administratif berupa ............
a. Pembubaran partai
b. Pengurus partai politik dipidana penjara
c. pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri
d. Tidak boleh mengikuti Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah selama 5
tahun kedepan
163. Partai Politik dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilu Tahun 2014
adalah Partai ..............
a. Gerindra
b. Golkar
c. PDIP
d. Demokrat
164. Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 (selain Partai Lokal Aceh)
sebanyak .........
a. 5 Partai
b. 9 Partai
c. 12 Partai
d. 15 Partai
165. Salah satu Partai yang bukan Pengusung pasangan calon Prabowo
Subianto dan Hatta Rajasa Pada Pemilu Tahun 2014 adalah .........
a. Gerindra
b. Golkar
c. PPP
d. Hanura
166. Berapakan jumlah kursi DPRD Kabupaten Dompu Periode 2014-2019?
a. 25 kursi
b. 30 kursi
c. 35 kursi
d. 40 kursi
167. Berapakah jumlah Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten
Dompu Periode 2014-2019?
a. 10 partai
b. 11 partai
c. 12 partai
d. 13 partai
168. Berapakan jumlah daerah pemilihan (Dapil) di kabupaten Dompu dalam
Pemilu Legislatif tahun 2014?
a. 2 Dapil
b. 3 Dapil
c. 4 Dapil
d. 5 Dapil
169. Daerah Pemilihan (Dapil) berapakah Kecamatan Woja dan Kilo?
a. Dompu 1
b. Dompu 2
c. Dompu 3
d. Dompu 4
170. Daerah Pemilihan (Dapil) berapakah Kecamatan Manggelewa, Kempo dan
Pekat?
a. Dompu 1
b. Dompu 2
c. Dompu 3
d. Dompu 4
171. Siapakah nama Ketua DPRD Kabupaten Dompu periode 2014-2019?
a. Yuliadin, S.Sos
b. Syirajuddin, SH
c. Muhammad Amin, S.Pd
d. Taha, S.Pt
172. Terdiri dari Kecamatan mana sajakah daerah Pemilihan (Dapil) Dompu 1?
a. Dompu, Pajo, Hu’u
b. Dompu, Woja, Manggelewa
c. Woja, Pajo, Hu’u
d. Dompu, Kempo, Pekat
173. Undang-Undang yang mengatur tentang Partai Politik adalah
a. UU nomor 11 Tahun 2011
b. UU Nomor 15 Tahun 2014
c. UU Nomor 2 Tahun 2011
d. UU Nomor 8 Tahun 2014
174. Daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah ..........
a. Desa atau Gabungan Desa
b. Kecamatan atau Gabungan Kecamatan
c. Provinsi atau Gabungan Provinsi
d. Desa dan Kecamatan
175. Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh WNI atas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita memperjuang kepentingan politik
anggota,masyarakat dan sebagainya merupakan pengertian dari....
a. Partai Politik
b. KPU
c. Bawaslu
d. Ormas
176. Peraturan Dasar Partai Politik disebut dengan....
a. Anggaran Dasar Partai Politik
b. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik
c. Hukum Partai Politik
d. Azas Partai Politik
177. Peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar Partai Politik
disebut.....
a. Anggaran Dasar Partai Politik
b. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik
c. Hukum Partai Politik
d. Azas Partai Politik
178. Proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan
tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara merupakan pengertian dari....
a. Anggaran Dasar Partai Politik
b. Sosialisasi Politik
c. Pendidikan Politik
d. Azas Partai Politik
179. Semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang,
berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan
menjadi tanggung jawab Partai Politik merupakan pengertian dari....
a. Anggaran Dasar Partai Politik
b. Sosialisasi Politik
c. Pendidikan Politik
d. Keuangan Partai Politik
180. Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di Mana?
a. Ibukota negara
b. Ibukota Provinsi
c. Ibukota Kabupaten/Kota
d. Ibukota Kecamatan
181. Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di
Mana?
a. Ibukota negara
b. Ibukota Provinsi
c. Ibukota Kabupaten/Kota
d. Ibukota Kecamatan
182. Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi berkedudukan di Mana?
a. Ibukota negara
b. Ibukota Provinsi
c. Ibukota Kabupaten/Kota
d. Ibukota Kecamatan
183. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat
yang berkedudukan sebagai lembaga Negara dan mempunyai tugas .........
a. Legislatif, anggaran dan pengawasan
b. legislatif, eksekutif dan yudikatif
c. legislatif, eksekutif dan anggaran
d. Legislatif, Eksekutif dan Pengawasan
184. Daerah Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah ..........
a. Desa
b. Kecamatan
c. Kabupaten
d. Provinsi
185. Salah 1 syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota adalah ..........
a. Pernah menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)
b. Pernah kawin
c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar.
186. Sistem Pemilu apakah yang digunakan dalam Pemilu pertama di Indonesia?
a. Dwi Partai
b. Multi Partai
c. Partai tunggal
d. Semi Multi Partai
187. Demokrasi dimana rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih
wakil wakilnya untuk duduk dalam DPR dinamakan....
a. Demokrasi langsung
b. Demokrasi perwakilan
c. Demokrasi gabungan
d. Demokrasi Sosialis
189. Menurut Undang undang, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan
untuk ....
a. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
b. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
c. Memberi grasi, tanda jasa, dan lain lain tanda kehormatan
d. Membuat perundang undangan
190. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk setiap
Provinsi adalah .......
a. 5
b. 6
c. 4
d. 3
191. Kekuasaan untuk membuat Undang undang disebut .......
a. Legislatif
b. Eksekutif
c. Yudikatif
d. Federatif
192. Anggota DPD dari setiap Provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang dalam artian
jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari ...... jumlah anggota DPR.
a. 1⁄2
b. 1/3
c. 1⁄4
d. 1/5
193. Penyampaian pendapat dimuka umum dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang undangan sesuai dengan azas .......
a. Proporsionalitas
b. Kepastian Hukum
c. Musyawarah mufakat
d. Manfaat
194. Negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada ditangan ........
a. Pemerintah
b. Presiden
c. Rakyat
d. Perdana Menteri
195. Salah satu syarat untuk berhak memilih dalam pemilu sudah berusia
minimal ........
a. 16 tahun
b. 17 tahun
c. 18 tahun
d. 19 tahun
196. salah satu syarat menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berusia ........
a. 17 Tahun
b. 21 tahun
c. 18 tahun
d. 19 tahun
197. Mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945, Menggunakan fasilitas
Pemerintah Menghina seseorang, agama dan suku merupakan
tindakan/perilaku yang dilarang dalam .................
a. Kampanye
b. Pencalonan
c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara
d. Pemungutan suara
198. Pemilu di Negara kita bersifat luber dan .......
a. Jurdil
b. Terkendali
c. Aman
d. Lancar
199. Dalam hal usulan pengusulan bakal calon anggota DPRD Kab/Kota secara
administrasi dokumen harus ditanda tangani oleh ......
a. Ketua Umum
b. Sekretaris
c. Ketua Umum dan Sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota
d. Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lainnya.
200. Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik peserta pemilu ditetapkan oleh
KPU paling lambat ..... sebelum pencoblosan.
a. 10 bulan
b. 20 bulan
c. 15 bulan
d. 25 bulan
201. Memilih Presiden dan Parlemen, melaksanakan kedaulatan rakyat dan
memilih wakil rakyat merupakan ........
a. Tujuan Pemilu
b. Syarat Pemilu
c. Fungsi Pemilu
d. Visi dan Misi Pemilu
202. Salah satu kelebihan pemilu dengan sistim distrik adalah .........
a. Sangat mengenal daerah dan kepentingan rakyatnya
b. Suara pemilu yang kalah tetap akan diakui
c. Golongan mayoritas dapat menjadi oposisi
d. lebih demokratis dan mewakili semua unsur
204. Sesuai ketentuan UUD 1945, lembaga Negara yang memiliki kewenangan
untuk memutuskan tentang hasil pemilu adalah ......
a. Komisi Yudisial
b. Mahkamah Konstitusi
c. Mahkamah Agung
d. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
205. Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap masyarakat mendapat perlakuan
yang sama, seperti bebas dari kecurangan pihak manapun, hal tersebut
merupakan pengertian dari azas .......
a. Jujur
b. Langsung
c. Adil
d. Bebas dan rahasia
206. Pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi calon peserta pemilu dilakukan
oleh .........
a. Polisi
b. Lembaga Swadaya Masyarakat
c. Jaksa
d. Panwaslu Kabupaten/Kota
207. Daerah Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah ...
a. Propinsi
b. Kabupaten
c. Kecamatan
d. Provinsi, Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota
208. Provinsi dengan jumlah penduduk 1 juta s/d 3 juta jiwa memperoleh
alokasi ...........
a. 45 kursi
b. 30 kursi
c. 35 kursi
d. 50 kursi
209. Daerah Pemilihan anggota DPRD Propinsi adalah......
a. Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota
b. Desa Kelurahan
c. Propvinsi
d. Kecamatan
210. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit
3 kursi paling banyak ........
a. 10 kursi
b. 11 kursi
c. 12 kursi
d. 13 kursi
211. Calon anggota legislatif berasal dari .....
a. Pemerintah
b. TNI/Polri
c. Golongan terpelajar
d. Anggota Partai Politik
212. Sejak kapan pelaksanakan kampanye dapat dilakukan?
a. 3 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu
b. 4 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu
c. 5 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu
d. 6 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu
213. Waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR
dan DPD ditetapkan dengan keputusan KPU setelah berkoordinasi dengan
.......
a. Pemerintah
b. Peserta pemilu
c. Bawaslu
d. Masyarakat
214. Pelanggaran terhadap hal hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye
merupakan pelanggaran ......
a. Perdata
b. Tindak Pidana Pemilu
c. Pidana dan Perdata
d. Kode Etik
215. Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertugas untuk melaksanakan pemilu
ditingkat ......
a. Desa/Kelurahan
b. Kecamatan
c. Kabupaten
d. Propinsi
216. Petugas Pemutahiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah
petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan.....
a. Pendaftaran dan Pemuktahiran data pemilih
b. Rekapitulasi dan Penghitungan suara
c. Pengawasan Pemuktahiran Data
d. Pemungutan suara
217. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan
aktifitas ......
a. Pencoblosan
b. Kampanye
c. Pemutahiran data
d. Keluar Rumah
218. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para
pemilih dengan menawarkan ......
a. Visi dan Misi
b. Uang
c. Visi, Misi dan Program
d. Barang
219. Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan
paling banyak ............
a. 50 kursi
b. 60 kursi
c. 70 kursi
d. 100 kursi
220. Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 20 (dua puluh)
dan paling banyak ............
a. 50 kursi
b. 60 kursi
c. 70 kursi
d. 80 kursi
221. Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk
lebih dari 200. 000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus
ribu) orang memperoleh alokasi kursi sebanyak .......
a. 20 kursi
b. 30 kursi
c. 40 kursi
d. 50 kursi
222. Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) adalah kelompok yang
dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di ......
a. Desa
b. Kecamatan
c. Tempat Pemungutan Suara (TPS)
d. Kabupaten
223. Untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, secara nasional Partai Politik harus
memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya ........
a. 3,5 %
b. 2.5%
c. 30 %
d. 50 %
224. KPU kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara Parpol untuk
calon anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah pemungutan suara paling
lambat ...........
a. 10 hari
b. 11 hari
c. 12 Hari
d. 13 Hari
225. Dalam melaksanakan pemutahiran data pemilih KPU Kabupaten/Kota
dibantu oleh .......
a. Pantarlih/PPDP
b. PPS
c. PPK
d. Pantarlih/PPDP, PPS dan PPK
226. Partai politik dalam menetapkan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kab/Kota harus memuat keterwakilan perempuan
sebanyak .....
a. 10 %
b. 20 %
c. 30 %
d. 40 %
227. Perseorangan yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dapat
mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui.....
a. Menteri Dalam Negeri
b. KPU Provinsi
c. KPU RI
d. KPU Kabupaten/Kota
228. Salah satu mekanisme Pelaksanaan Kampanye pemilu anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat dilakukan melalui ..............
a. Musyawarah
b. Sosialisasi
c. Rapat Umum
d. Provokasi
229. Sistem pemilu apa yang dipakai dalam pemilu DPR dan DPRD?
a. Proporsional Terbuka
b. Proporsional Tertutup
c. Distrik Berwakil Banyak
d. Distrik berwakil sedikit
230. Sistem pemilu apa yang dipakai dalam pemilu DPD? ..............
a. Proporsional Terbuka
b. Proporsional Tertutup
c. Distrik Berwakil Banyak
d. Provokasi
231. sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia,jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan
RepublikIndonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pengertian dari...?
a. Musyawarah
b. Pemilu
c. Rapat Umum
d. Demokrasi
232. Pemilu dilaksanakan selama satu kali dalam berapa tahun?
a. 1 Tahun
b. 2 Tahun
c. 4 Tahun
d. 5 Tahun
233. Tahapan apap dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan
secara nasional.???
a. Kampanye
b. Masa Tenang
c. Pemungutan Suara
d. Pencalonan
234. Pengusulan/Pendaftaran Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
dilakukan oleh ........
a. Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik
b. MPR
c. DPR
d. Kepala Desa
235. Berapa lama masa pendaftaran Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
yang terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR?
a. 6 ( Enam ) Hari
b. 7 ( Tujuh ) Hari
c. 8 ( Delapan ) Hari
d. 9 ( Sembilan ) Hari
236. Berapa Lama waktu KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon?
a. 8 ( Delapan ) Hari sejak diterimanya surat
b. 7 ( Tujuh ) Hari sejak diterimanya surat
c. 4 ( Empat ) Hari sejak diterimanya surat
d. 5 ( Lima ) Hari sejak diterimanya surat
237. KPU dalam menetapkan dan mengumumkan nama-nama Pasangan Calon
yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, dilakukan melalui sidang pleno?
a. Terbuka
b. Terbatas
c. Biasa
d. Tertutup
238. Penetapan nomor urut Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat
sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara ........
a. undi dalam sidang pleno KPU terbuka
b. undi dalam sidang pleno KPU terbatas
c. undi dalam sidang pleno KPU tertutup
d. undi dalam sidang pleno KPU biasa
239. Berapa lama batas waktu KPU melakukan verifikasi dan menetapkan
Pasangan Calon pengganti dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon
berhalangan tetap, sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya
Kampanye?
a. 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan
b. 5 (lima) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan
c. 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan
d. 6 (enam) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan
240. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada
saat dimulainya Kampanye, lembaga yang berwenang untuk menunda
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Waki Presiden adalah .......
a. Bawaslu
b. KPU
c. Presiden
d. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
241. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya
berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama
.................
a. 9 (Sembilan) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap
b. 7 (Tujuh) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap
c. 5 (Lima) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap
d. 3 (Tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap
242. KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di ........
a. Provinsi
b. Kecamatan
c. Pusat
d. Kabupaten/Kota
243. Jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab merupakan ...............
a. Prinsip kampanye
b. Tujuan Kampanye
c. Fungsi Kampanye
d. Sosialisasi
248. Kampanye dilaksanakan oleh .............
a. Petugas Kampanye
b. Peserta Kampanye
c. Pendukung Kampanye
d. Pelaksana Kampanye
249. Pelaksana Kampanye terdiri atas?
a. orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan
b. pengurus Partai Politik dan organisasi penyelenggara kegiatan
c. pengurus Partai Politik, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara
kegiatan
d. pengurus Partai Politik, pasangan calon, dan organisasi penyelenggara
kegiatan
250. Peserta kampanye terdiri dari .............
a. Partai politik
b. Anggota masyarakat
c. Pasangan calon
d. Organisasi penyelenggara
251. Materi kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meliputi
................
a. visi, misi, dan program Pasangan Calon
b. tugas dan fungsi Pasangan Calon
c. penyebaran bahan kampanye Pasangan Calon
d. penyebarluasan materi kampanye Pasangan Calon
252. Berapa hari masa tenang yang ditentukan oleh KPU?
a. 3 ( Tiga ) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
b. 5 ( Lima ) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
c. 7 ( Tujuh ) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
d. 9 ( Sembilan ) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
253. Surat suara merupakan jenis perlengkapan pemungutan suara, dimana
surat suara tersebut memuat .............
a. Foto dan nomor urut Pasangan Calon
b. Nama, dan nomor urut Pasangan Calon
c. foto, visi, misi dan nomor urut Pasangan Calon
d. foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon
254. Berapa banyak Jumlah surat suara yang dicetak dalam pelaksanaan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden?
a. Sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 4% (empat
persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan
b. Sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 3% (tiga persen)
dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan
c. Sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen)
dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan
d. Sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 1% (satu persen)
dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan
255. Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan besarnya
jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang, jumlah
surat suara yang dimaksud ditetapkan oleh KPU untuk setiap
kabupaten/kota sebanyak ............
a. 1.000 (seribu) surat suara
b. 2.000 (dua ribu) surat suara
c. 3.000 (tiga ribu) surat suara
d. 4.000 (empat ribu) surat suara
256. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU,KPU provinsi, dan
KPU kabupaten/kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU
provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota mengenai pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh .........
a. Panwaslu dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan
b. Bawaslu
c. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
d. Bawaslu dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
257. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi ..........
a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang
bersangkutan
b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan
c. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang
bersangkutan dan Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih
Tambahan
d. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang
bersangkutan, Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara
dan Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan
258. Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan
paling lama .............
a. 4 (empat) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
b. 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
c. 2 (dua) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
d. 1 (satu) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
259. Jumlah pemilih untuk setiap TPS diatur dalam peraturan KPU paling
banyak ...........
a. 500 (lima ratus) orang
b. 600 (enam ratus) orang
c. 800 (delapan ratus) orang
d. 900 (sembilan ratus) orang
260. Penyiapan TPS, pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap,
Daftar Pemilih Tambahan, serta nama dan foto Pasangan Calon di TPS dan
penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan
kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan merupakan tugas
dari ........
a. PPK
b. KPPS
c. PPDP
d. PPL
261. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara, rapat pemungutan suara,
pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketenteraman,
ketertiban, dan keamanan TPS, penjelasan kepada Pemilih tentang tata
cara pemungutan suara dan pelaksanaan pemberian suara, merupakan
tugas KPPS pada kegiatan .............
a. Persiapan
b. Penghitungan
c. Pemungutan suara
d. Kampanye
262. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan pemberian tanda satu
kali pada nomor urut, atau foto, atau nama salah satu Pasangan Calon
dalam surat suara merupakan syarat ........
a. Batalnya suara suara
b. Dikembalikannya surat suara
c. Rusaknya surat suara
d. Sahnya surat suara
263. Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat?
a. 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara
b. 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara
c. 4 (empat) hari sebelum hari pemungutan suara
d. 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara
264. Dana kampanye menjadi tanggung jawab?
a. Pasangan calon
b. Gubernur
c. Walikota
d. Lurah
265. Salah satu sumber Dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
adalah ........
a. Sumbangan dari luar negeri
b. Sumbangan dari Kementerian
c. APBN
d. Pasangan calon yang bersangkutan
266. Menerima sumbangan Pihak asing, Penyumbang tidak benar atau tidak
jelas identitasnya dan Hasil tindak pidana dilarang dalam ......
a. Pelaksanaan pencalonan
b. Pelaksanaan Rekapitulasi hail penghitungan suara
c. Pelaksanaan Perekrutan PPK dan PPS
d. Penerimaan sumbangan dana kampanye
267. Kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk
memberi tanda pilihan dan TPS merupakan jenis perlengkapan .........
a. Kampanye
b. Pemutakhiran Daftar Pemilih
c. Pencalonan
d. Pemungutan suara (UU No. 42 Tahun 2008; Pasal 105)
268. 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta
sertifikat hasil penghitungan suara diberikan kepada ........
a. Babinsa
b. Saksi pasangan Calon
c. Lurah
d. Ketua Pengadilan Negeri
269. Jika pasangan calon memperoleh 50 (lima puluh) persen dari jumlah suara
dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 (dua
puluh) persen suara disetiap Provinsi yang tersebar di lebih dari 1⁄2
(setengah) jumlah Provinsi di Indonesia maka pasangan calon tersebut
ditetapkan sebagai ...............
a. Pasangan calon yang mengikuti putaran kedua
b. Pasangan calon gagal
c. Pasangan calon terpilih
d. Pasangan calon tidak memenuhi syarat
270. Pasangan Calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh
.................
a. DPR
b. MPR
c. KPU
d. DPRD
271. KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang
pleno terbuka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari pemungutan
suara yang dihadiri oleh ............
a. Pasangan Calon
b. Pasangan Calon dan Bawaslu
c. Bawaslu
d. DPRD
272. Berapa hari Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul
akibat keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden sejak diterimanya permohonan keberatan?
a. 14 (empat belas) hari
b. 15 (lima belas) hari
c. 16 (enam belas) hari
d. 17 (tujuh belas) hari
273. Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan
secara........
a. Serentak
b. Bertahap
c. Periodik
d. Langsung
274. Kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan
Pasangan Calon merupakan kesepakatan untuk ..................
a. Mengusulkan jadwal kampanye
b. Mengajukan keberatan
c. Mengusulkan Pasangan Calon
d. Mengubah nomor urut pasangan calon
275. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; merupakan syarat
menjadi ..................
a. Calon Gubernur
b. Calon Presiden
c. Calon Anggota DPRD
d. Calon Bupati
276. Salah satu persyaratan menjadi Calon Presiden dan Wakil presiden adalah
bukan bekas anggota organisasi terlarang. Organisasi terlarang yang
dimaksud adalah
a. PKI
b. GAM
c. KNPI
d. Partai Politik
277. Pemilihan Umum Presiden Dilaksanakan setelah.........
a. Pilkada
b. Pilkades Selesai
c. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
d. Pemilihan Gubernur
278. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan selama satu kali berapa
tahun?
..................
a. 1 (satu) Tahun
b. 5 (lima) tahun
c. 4 (empat) tahun
d. 6 (enam) tahun
279. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden ditetapkan melalui....
a. Kepeutusan KPU
b. Keputusan Bawaslu
c. Keputusan DKPP
d. Keputusan Presiden
280. Syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden paling rendah telah berusia
berapa tahun?
a. 40 Tahun
b. 45 Tahun
c. 35 Tahun
d. 30 Tahun
Tentunya ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga sekali untuk anda dan admin juga karena mempelajari Soal Cerdas Cermat SMA tersebut. Oya di blog Soal dan Kunci Jawaban memberikan banyak sekali Bank Soal sehingga memudahkan teman-teman mempelajari Soal-Soal yang keluar di mata pelajaran saat ini.
Dengan itu semua kami berbagi secara langsung Soal Cerdas Cermat SMA tersebut dibawah ini, tinggal anda copy paste soal yang kami bagi ini, atau juga anda bisa download untuk Soal Cerdas Cermat SMA tersebut.
Sehingga ini akan menjadi menyenangkan kalau kita selalu belajar Soal Cerdas Cermat SMA dan kamu bisa Soal Cerdas Cermat SMA ini sehingga dipastikan juga teman2 akan bisa mendapatkan Nilai Bagus untuk Soal Cerdas Cermat SMA ini. Ini akan menjadi Bocoran Soal Cerdas Cermat SMA yang harus kamu pelajari saat ini.
Selamat belajar dan jangan lupa juga selalu berdoa duluh sebelum belajar ya supaya otak bisa encer dan mampu menyerap semua Soal Cerdas Cermat SMA yang kami bagikan dibawah ini selengkapnya ok.
1. Undang-undang Nomor berapa yang mengatur tentang Penyelenggara
Pemilu?
a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011
b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2015
c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011
d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2015
2. Sebutkan salah satu asas penyelenggara pemilu!
a. Mandiri
b. Memihak
c. Kompromi
d. Kompetensi
3. Lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia adalah .......
a. Komisi Pemilihan Umum
b. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
c. Badan Pengawas Pemilihan Umum dan DPR
d. DPR
4. Apa tugas KPU dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD?
a. Memberikan sangsi kepada calon anggota DPR yang melanggar
b. Merencanakan Program, Anggaran Pemilu dan Jadwal Pemilu
c. Melantik anggota DPR terpilih
d. Menerima daftar calon dari partai politik
5. Dimana KPU RI berkedudukan?
a. Ibukota Negara
b. Ibukota Kecamatan
c. Ibukota Kabupaten
d. Ibukota Provinsi
6. Kewajiban KPU dalam penyelenggaran Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah?
a. Melaksanakan seluruh Tahapan Pemilu dengan Tepat Waktu
b. Menyampaikan Informasi keuangan Kepada Masyarakat
c. Memberikan Konsultasi Kepada Calon anggota DPR
d. Melaporkan Penggunaan anggaran ke Presiden
7. Dimanakah KPU Provinsi berkedudukan?
a. Ibukota Kecamatan
b. Ibukota Negara
c. Kelurahan/Desa
d. Ibukota Provinsi
8. Dimanakah KPU Kabupaten/kota berkedudukan?
a. Kelurahan
b. Ibu Kota Provinsi
c. Ibukota Kabupaten/kota
d. Ibukota Kecamatan
9. Dimanakah Panitia Pemilihan Kecamatan berkedudukan?
a. Ibukota Kecamatan
b. Desa/kelurahan
c. Ibukota Negara
d. Ibu Kota Provinsi
10. Berapa Jumlah Anggota KPU RI?
a. Tiga Orang
b. Dua Orang
c. Tujuh Orang
d. Lima orang
11. Berapa Jumlah Anggota KPU Provinsi?
a. Lima Orang
b. Tiga Orang
c. Dua Orang
d. Tujuh Orang
12. Berapa Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota?
a. Tiga Orang
b. Dua Orang
c. Tujuh Orang
d. Lima Orang
13. Berapa Jumlah Anggota Panitia Pemlihan Kecamatan (PPK)?
a. Lima Orang
b. Tiga Orang
c. Dua Orang
d. Tujuh Orang
14. Siapa nama Ketua KPU RI saat ini?
a. JURI ARDIANTORO
b. SIGIT PAMUNGKAS
c. ARIF BUDIMAN
d. HADAR NAFIS GUMAY
15. Siapa nama ketua KPU Provinsi NTB saat ini?
a. YAN MARLI
b. LALU AKSHAR ANSHARI
c. SUHARDI SOUD
d. HESTY RAHAYU
16. Siapa nama ketua KPU Kabupaten Dompu saat ini?
a. RUSDYANTO
b. ARIFUDDIN
c. AGUS SETIAWAN
d. SRI RAHMAWATI
17. Berapa jumlah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)?
a. Lima Orang
b. Tiga Orang
c. Dua Orang
d. Tujuh Orang
18. Berapa jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS)?
a. Tujuh Orang
b. Delapan Orang
c. Sembilan Orang
d. Sepuluh Orang
19. Salah satu tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
adalah .........
a. Mengumumkan hasil Penghitungan suara di TPS
b. Melakukan Pemantauan
c. Melaksanakan pendataan Pemilih
d. Melantik Anggota PPS
20. Salah satu alasan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota
diberhentikan antar waktu adalah .......
a. Meninggal Dunia
b. Melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku
c. Melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu
d. Sakit
21. Lembaga yang berhak menetapkan Partai Politik sebagai peserta pemilu
adalah ........
a. KPU RI
b. KPU Provinsi
c. KPU Kabupaten/Kota
d. Kementrian Hukum dan Ham
22. Untuk melaksanakan pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan dibentuk .......
a. Panitia Pemungutan Suara
b. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
d. Panitia Pemilihan Kecamatan
23. Siapa yang bertugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada setiap
TPS?
a. Panitia Pemungutan Suara
b. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
d. Panitia Pemilihan Kecamatan
24. Siapa yang bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara
di TPS?
a. Panitia Pemungutan Suara
b. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
d. Panitia Pemilihan Kecamatan
25. Yang bertugas membantu KPU Kabupaten/Kota melaksanakan
penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan adalah ...........
a. Panitia Pemilihan Kecamatan
b. Panitia Pemungutan Suara
c. Kelompok penyelenggara pemungutan suara
d. Panitia pengawas pemilu
26. Komposisi Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
terdiri dari?
a. Seorang ketua merangkap anggota dan anggota
b. Dua orang ketua merangkap anggota dan anggota
c. Ketua,anggota,dan sekretaris
d. Dua orang ketua dan anggota
27. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Diangkat oleh?
a. KPU Provinsi
b. KPU Kabupaten/Kota
c. PPS
d. KPU RI
28. Berapakah syarat usia minimal untuk menjadi anggota PPK, PPS dan
PPDP?
a. Dua Puluh Lima Tahun
b. Tidak terbatas
c. Tiga puluh lima tahun
d. Empat puluh lima tahun
29. Salah satu syarat menjadi Anggota PPK, PPS dan PPDP adalah
berpendidikan paling rendah?
a. SLTA atau sederajat
b. S1
c. D3
d. SMP
30. Wilayah Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan) (PPK) meliputi:
a. Seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota
b. Seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan
c. Seluruh Desa dalam wilayah Kabupaten/Kota
d. Semua jawaban benar
31. Memperlakukan setiap peserta pemilu dengan setara. Hal tersebut
merupakan makna dari asas ..............
a. Adil
b. Sejahtera
c. Sentosa
d. Tidak memihak
32. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat berapa bulan
sebelum penyelenggaraan Pemilu?
a. 6 (enam)
b. 5 (Lima)
c. 4 (empat)
d. 3 (tiga)
33. PPS dibubarkan Oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat berapa bulan
setelah hari pemungutan suara?
a. 2 (dua) Bulan
b. 3 (tiga) bulan
c. 4 (empat) bulan
d. 5 (lima) bulan
34. Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
dilakukan melalui mekanisme apa?
a. rapat pleno
b. Musyawarah
c. Mufakat
d. Diskusi
35. Anggota PPS dan PPK dilantik Oleh ...
a. Bupati / Walikota
b. Camat dan Lurah/Kepala Desa
c. Ketua KPU Kabupaten/Kota
d. Ketua DPRD Kabupaten / Kota
36. Salah satu tugas PPS adalah?
a. Membentuk KPPS
b. Membentuk PPK
c. Menentukan petugas ketertiban
d. Membentuk Tim Pemantau
37. Yang mengangkat Anggota KPU Kabupaten/Kota adalah?
a. KPU Provinsi
b. KPU RI
c. BAWASLU
d. PANWASLU
38. Setiap Anggota KPU harus menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai
dengan aturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan makna dari
asas ............
a. Profesional
b. Mandiri
c. Integritas
d. Akuntabel
39. Setiap anggota KPU Tidak boleh memihak, menjadi simpatisan/pendukung
salah satu peserta pemilu. Hal tersebut merupakan makna dari asas .........
a. Mandiri/independent
b. Integritas
c. Professional
d. Jujur
40. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diangkat untuk masa
keanggotaan berapa Tahun?
a. 10 Tahun
b. Selamanya
c. 5 Tahun
d. 6 tahun
41. Pelantikan Anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh ...............
a. KPU Provinsi
b. KPU RI
c. PANWASLU
d. BAWASLU
42. Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum
yang bersifat .........
a. Mandiri, Nasional, dan Tetap
b. Mandiri,Nasional, dan Profesional
c. Nasional, Tetap, dan Profesional
d. Mandiri, Tetap, dan Profesional
43. Pelantikan Anggota KPU RI dilakukan Oleh ..............
a. Presiden
b. Menteri
c. Gubernur
d. Walikota
44. Pelantikan Anggota KPU Provinsi dilakukan Oleh ............
a. Presiden
b. Menteri
c. Gubernur
d. KPU RI
45. Pelantikan Anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan Oleh ..............
a. Gubernur
b. Bupati
c. KPU Provinsi
d. Camat
46. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara nasional dilaksanakan oleh
siapa?
a. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
b. DKPP
c. PANWASLU
d. PPK
47. Berapa Jumlah Bawaslu RI?
a. Lima Orang
b. Enam orang
c. Tujuh orang
d. Delapan orang
48. Pemberhentian Anggota KPU yang tidak memenuhi syarat dilakukan oleh
.......
a. Presiden
b. Menteri
c. Gubernur
d. Bawaslu
49. Pemberhentian Anggota KPU Provinsi yang tidak memenuhi syarat
dilakukan oleh .........
a. Presiden
b. KPU RI
c. Gubernur
d. Bawaslu
50. Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat
dilakukan oleh ..............
a. KPU Provinsi
b. Menteri
c. Gubernur
d. Bawaslu
51. Siapa yang melaksanakan Sidang Pelanggaran Kode etik penyelenggara
pemilu?
a. DKPP
b. Bawaslu
c. Panwaslu
d. KPU RI
52. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Republik
Indonesia. Hal tersebut merupakan makna dari sifat KPU ....................
a. Tetap
b. Nasional
c. Mandiri
d. Profesional
53. Siapa yang memimpin sekretariat KPU Kabupaten/Kota?
a. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
b. Bendahara
c. Sekretaris Jenderal
d. Ketua KPU Kabupaten/Kota
54. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada siapa?
a. Ketua KPU Kabupaten/kota
b. Anggota KPU Kabupaten/Kota
c. Bupati
d. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota
55. Salah satu persyaratan menjadi calon anggota KPU adalah paling rendah
berpendidikan .................
a. Sarjana (S-1)
b. SMA atau sederajat
c. Magister (S-2)
d. Doktoral (S-3)
56. PPK dan PPS adalah penyelenggara Pemilu di Tingkat Kecamatan dan
Desa/kelurahan yang bersifat ............
a. Tetap
b. Ad-hock
c. Nasional
d. Selamanya
57. KPU melaksanakan tugas dan kewenangannya secara berkesinambungan.
Hal tersebut merupakan makna dari sifat KPU yang ....................
a. Tetap
b. Nasional
c. Mandiri
d. Profesional
58. Tahun berapa pemilu dilaksanakan pertama kali?
a. 1998
b. 2004
c. 1955
d. 1945
59. Apakah nama Penyelenggara Pemilu pada Tahun 1955?
a. Panitia Pemilihan Indonesia
b. Panitia Pemilu Indonesia
c. Lembaga PenyelenggaraPemilu
d. Komisi Pemilihan Umum
60. Pemilu nasional Tahun 1955 bertujuan untuk memilih lembaga ...............
a. Anggota DPR dan Anggota Konstituante
b. Angota DPR
c. Anggota Konstituante
d. Anggota DPR dan Presiden
61. Apakah nama Penyelenggara Pemilu pada era orde baru, periode 1971-
1997?
a. Panitia Pemilihan Indonesia
b. Panitia Pemilu Indonesia
c. Komisi Pemilihan Umum
d. Lembaga Pemilihan Umum
62. Partai pemenang pemilu Tahun 1971 adalah ..........
a. Golkar
b. PDI
c. PPP
d. NU
63. Berapa partai politik peserta pemilu tahun 1971?
a. 10
b. 11
c. 12
d. 13
64. Siapakah nama presiden Republik Indonesia yang pertama?
a. Sukarno
b. M. Hatta
c. Suharto
d. M. Yamin
65. Siapa nama presiden Republik Indonesia yang kedua?
a. Suharto
b. M.Hatta
c. Sukarno
d. M. Yamin
66. Berapa partai politik peserta pemilu pada periode tahun 1977 s.d 1999?
a. 2
b. 3
c. 5
d. 4
67. Pemilu pertama pada masa reformasi dilaksanakan pada Tahun berapa?
a. 1998
b. 2000
c. 2004
d. 1999
68. Berapa jumlah partai politik yang mengikuti pemilu tahun 1999?
a. 84
b. 44
c. 48
d. 45
69. Tanggal berapa Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 1999
dilaksananakan?
a. 7 Juni
b. 8 Juni
c. 7 Juli
d. 8 Juli
70. Tanggal Berapa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004
dilaksanakan?
a. 5 Juni
b. 5 April
c. 6 April
d. 7 April
71. Tanggal berapa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009
dilaksanakan?
a. 5 April
b. 6 April
c. 8 April
d. 9 April
72. Tanggal berapa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama dan
Kedua Tahun 2004 dilaksanakan?
a. 5 Juli dan 20 September
b. 6 Juli dan 20 September
c. 5 Juli dan 21 September
d. 2 Juli dan 20 September
73. Tahun berapa pertama kali Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dipilih
secara langsung?
a. 2004
b. 2009
c. 2014
d. 2001
74. Salah satu hasil amanademen UUD 1945 adalah?
a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung
b. Presiden dan Wakil Presiden dipilih Oleh Anggota DPR
c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara tidak langsung
d. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara tidak langsung dan
langsung
75. Tanggal berapa pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2009?
a. 5 Juli
b. 6 Juli
c. 7 Juli
d. 8 Juli
76. Tanggal berapa pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014?
a. 9 Juni
b. 9 Juli
c. 10 Juni
d. 11 Juli
77. Berapa jumlah partai politik peserta pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Tahun 2004?
a. 24
b. 44
c. 42
d. 4
78. Siapa Nama Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu Presiden dan Wakil
Presiden tahun 2004?
a. Susilo Bambang Yudhoyono dan Moerdiono
b. Joko Widodo dan Jusuf Kalla
c. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla
d. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo
79. Berapa pasangan Calon yang mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2004?
a. 4
b. 5
c. 3
d. 2
80. Siapa nama presiden dan wakil presiden hasil pemilu Tahun 2014?
a. Joko Widodo dan Hatta Rajasa
b. Prabowo Subiyanto dan Hatta Rajasa
c. Joko Widodo dan Moerdiono
d. Joko Widodo dan Jusuf Kalla
81. Partai Pemenang Pemilu Tahun 2014 adalah .........
a. PDI Perjuangan
b. Demokrat
c. Nasional Demokrat
d. Golkar
82. Tahun berapakah pertama kali Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu
dilaksanakan secara langsung?
a. Tahun 2000
b. Tahun 2005
c. Tahun 2010
d. Tahun 2015
83. Siapakah Bupati dan Wakil Bupati Dompu hasil Pilkada Tahun 2010?
a. H. Abubakar Ahmad, SH dan H. Syaifurrahman Salman, SE
b. H. Syaifurrahman Salman, SE dan H. Syamsuddin, SE, MM
c. Drs. H. Bambang M. Yasin dan Arifuddin, SH
d. Drs. H. Bambang M. Yasin dan H. Syamsuddin, SE, MM
84. Berapakah jumlah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Dompu dalam Pilkada
tahun 2015?
a. 73 Desa/Kelurahan
b. 78 Desa/Kelurahan
c. 81 Desa/Kelurahan
d. 83 Desa/Kelurahan
85. Berapakah syarat usia minimal untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil
Bupati?
a. 17 Tahun
b. 20 Tahun
c. 25 Tahun
d. 30 tahun
86. Berapakah syarat usia minimal untuk menjadi Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur?
a. 17 Tahun
b. 20 Tahun
c. 25 Tahun
d. 30 tahun
87. Apa syarat pendidikan paling rendah untuk dapat menjadi Calon Bupati
dan Wakil Bupati?
a. SLTP atau sederajat
b. SLTA atau Sederajat
c. Strata 1
d. Strata 2
88. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pilkada Dompu, warga
Dompu harus terdaftar dalam .................
a. Daftar Pemilih Sementara (DPS)
b. Daftar Pemilih Tetap (DPT)
c. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
d. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)
89. Kepada siapakah penduduk dapat mendaftarkan diri untuk dicatat dalam
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)?
a. KPU
b. PPK
c. PPS
d. KPPS
90. Dalam Pilkada, berapakah batas waktu pendaftaran Daftar Pemilih Tetap
Tambahan (DPTb) sejak pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)?
a. 7 (Tujuh) hari
b. 5 (Lima) hari
c. 3 (Tiga) hari
d. 1 (Satu) hari
91. Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus sudah ditetapkan paling lambat ..........
sebelum hari pemungutan suara.
a. 7 (Tujuh) hari
b. 15 (Lima belas) hari
c. 30 (Tiga puluh) hari
d. 60 (Enam puluh) hari
92. Apakah nama system informasi yang digunakan KPU dalam proses
Pemutakhiran Daftar Pemilih?
a. SIPAW (Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu)
b. SILON (Sistem Informasi Pencalonan)
c. SIDALIH (Sistem Informasi daftar Pemilih)
d. SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara)
93. Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus
lima puluh ribu) jiwa, Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai
Calon Bupati dan Wakil Bupati, jika memenuhi syarat dukungan minimal
..........
a. 10 %
b. 8,5 %
c. 7,5 %
d. 6,5 %
94. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta)
jiwa, Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur, jika memenuhi syarat dukungan minimal ......
a. 10 %
b. 8,5 %
c. 7,5 %
d. 6,5 %
95. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jika telah memenuhi
persyaratan perolehan jumlah kursi DPRD paling sedikit .......
a. 10 %
b. 15 %
c. 20 %
d. 25 %
96. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jika telah memenuhi
persyaratan perolehan jumlah suara sah paling sedikit .....
a. 10 %
b. 15 %
c. 20 %
d. 25 %
97. Berapa lama masa pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah sejak
pengumuman pendaftaran?
a. 3 hari
b. 5 hari
c. 7 hari
d. 10 hari
98. Apabila Pasangan Calon Perseorangan mengundurkan diri dari Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten,
Pasangan Calon dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar .........
a. 20 Miliar Rupiah
b. 10 Miliar Rupiah
c. 5 Miliar Rupiah
d. 1 Miliar Rupiah
99. Dalam Pilkada, kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan
visi, misi, dan program Calon, merupakan tahapan .........
a. Pencalonan
b. Verifikasi Calon
c. Kampanye
d. Penetapan Calon
100. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2015, sumbangan dana kampanye Calon
Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan paling banyak sebesar....?
a. Rp. 25.000.000,-
b. Rp. 50.000.000,-
c. Rp. 75.000.000,-
d. Rp. 100.000.000,-
101. Apakah nama Sistem Informasi yang digunakan KPU dalam proses
Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati?
a. SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih)
b. SILOG
c. SILON (Sistem Informasi Pencalonan)
d. SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara)
102. Siapakah yang menetapkan pembatasan dana kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur?
a. KPU RI
b. KPU Provinsi
c. KPU Kabupaten
d. BAWASLU
103. Berapakah jumlah Surat Suara cadangan dalam Pemilihan Kepala Daerah?
a. 2 % dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)
b. 2,5 % dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)
c. 3,5 % dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)
d. 5 % dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)
104. Berapakah jumlah Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil bupati?
a. 5.000 surat suara
b. 4.000 surat suara
c. 3.000 surat suara
d. 2.000 surat suara
105. Berapakah batasan maksimal jumlah Pemilih di TPS dalam Pemilihan
Kepala Daerah?
a. 500 Pemilih
b. 600 Pemilih
c. 800 Pemilih
d. 1.000 Pemilih
106. Pukul berapakah waktu Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala
Daerah?
a. 07.00 s/d 13.00
b. 07.00 s/d 14.00
c. 07.30 s/d 13.00
d. 07.30 s/d 14.00
107. Berapa lama PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil
penghitungan suara dari seluruh TPS ?
a. 3 hari
b. 5 hari
c. 7 hari
d. 10 hari
108. Dalam Pilkada, Penghitungan suara ulang untuk TPS dilakukan dengan
cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan oleh ........
a. KPU Kabupaten/Kota
b. PPK
c. PPS
d. KPPS
109. Siapakah yang menetapkan penundaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati yang meliputi 1 (satu) atau beberapa Desa/Kelurahan?
a. PPS atas usul KPPS
b. PPK atas usul PPS
c. KPU Kabupaten atas usul PPS
d. KPU Kabupaten atas usul PPK
110. Setelah pelantikan Pasangan Calon Terpilih, Pemantau Pemilihan wajib
menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten Kota dalam waktu paling lambat ....
a. 30 hari
b. 15 hari
c. 10 hari
d. 7 hari
111. Siapakah yang menerbitkan Kode Etik Pemantau Pemilihan?
a. KPU
b. BAWASLU
c. DKPP
d. DPR
112. Siapakah yang berwenang menerima laporan pelanggaran Pemilihan di
TPS?
a. PPL
b. Pengawas TPS
c. Panwas Kecamatan
d. Panwaslu
113. Siapakah yang menyelesaikan pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilihan?
a. Kepolisian
b. Bawaslu
c. KPU
d. DKPP
114. Berapakah waktu paling lama KPU Kabupaten memeriksa dan memutus
pelanggaran administrasi Pemilihan sejak menerima rekomendasi Panwaslu
Kabupaten?
a. 3 hari
b. 5 hari
c. 7 hari
d. 10 hari
115. Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi
Pemilihan diatur dalam .......
a. Peraturan KPU
b. Peraturan Bawaslu
c. Peraturan DKPP
d. Peraturan Bersama (KPU, BAWASLU dan DKPP)
116. Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan diatur
dalam ........
a. Peraturan KPU
b. Peraturan Bawaslu
c. Peraturan DKPP
d. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP
117. Setelah pelimpahan berkas perkara, Pengadilan Negeri memeriksa,
mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan paling lama .......
a. 7 hari
b. 15 hari
c. 30 hari
d. 45 hari
118. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Jadwal Pelaksanaan Kampanye
ditetapkan oleh .....
a. KPU RI
b. KPU Provinsi
c. KPU Kabupaten
d. Panwaslu
119. Menurut UU Nomor 10 Tahun 2016, sumbangan dana kampanye Calon
Bupati dan Wakil Bupati dari Badan Hukum Swasta paling banyak
sebesar....?
a. Rp. 250.000.000,-
b. Rp. 500.000.000,-
c. Rp. 750.000.000,-
d. Rp.1.000.000.000,-
120. Apakah nama Sistem Informasi yang digunakan KPU dalam proses
penghitungan cepat setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara?
a. SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih)
b. SIMAK BMN
c. SILON (Sistem Informasi Pencalonan)
d. SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara)
121. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah penduduk
Kabupaten sampai dengan 250.000 Jiwa, dapat mengajukan perselisihan
perolehan suara jika terdapat perbedaan dari penetapan hasil
penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten, paling banyak
sebesar?
a. 2,5 %
b. 2 %
c. 1,5 %
d. 1 %
122. Siapakah Gubernur dan Wakil Gubernur NTB hasil Pemilihan Tahun 2008?
a. Harun Al Rasyid dan Lalu Serinata
b. Lalu Serinata dan H.B. Thamrin Rayes
c. M. Zainul Majdi dan Muhammad Amin
d. M. Zainul Majdi dan Badrul Munir
123. Tahun berapakah rencana Pilkada serentak secara nasional akan
dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016?
a. Tahun 2017
b. Tahun 2021
c. Tahun 2023
d. Tahun 2024
124. Berapa jumlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu yang
menjadi peserta Pemilihan tahun 2015?
a. 2 Paslon
b. 3 Paslon
c. 4 Paslon
d. 5 Paslon
125. Berapakah Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Dompu dalam
Pilkada Tahun 2015?
a. 156.579 Pemilih
b. 157.741 Pemilih
c. 169.750 Pemilih
d. 170.442 Pemilih
126. Berapakah jumlah TPS se-Kabupaten Dompu dalam Pilkada tahun 2015?
a. 388 TPS
b. 458 TPS
c. 560 TPS
d. 588 TPS
127. Siapakah Bupati dan Wakil Bupati Dompu hasil Pilkada 2005?
a. H. Abubakar Ahmad, SH dan H. Syaifurrahman Salman, SE
b. H. Syaifurrahman Salman, SE dan H. Syamsuddin, SE, MM
c. Drs. H. Bambang M. Yasin dan H. Syamsuddin, SE, MM
d. Drs. H. Bambang M. Yasin dan Arifuddin, SH
128. Apa syarat pendidikan paling rendah untuk dapat menjadi Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur?
a. SLTP
b. SLTA
c. S.1
d. S.2
129. Berapakah jumlah Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2010?
a. 4 Paslon
b. 5 Paslon
c. 6 Paslon
d. 7 Paslon
130. Formulir apakah yang dibagikan kepada Pemilih sebagai pemberitahuan
waktu serta tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pilkada
2015?
a. Formulir Model C.1
b. Formulir Model C.2
c. Formulir Model C.6
d. Formulir Model C.7
131. Pengadilan manakah yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah?
a. Mahkamah Konstitusi
b. Mahkamah Agung
c. Pengadilan Negeri
d. Pengadilan Tata Usaha Negara
D. PESERTA PEMILU (PARTAI POLITIK)
Sumber bacaan :
UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 2 Tahun 2011
132. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit ......... orang warga
negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah
menikah dari setiap provinsi.
a. 15 orang
b. 30 orang
c. 50orang
d. 100 orang
133. Partai Politik didaftarkan oleh paling sedikit ........... orang pendiri yang
mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
a. 1 orang
b. 25 orang
c. 50 orang
d. 200 orang
134. Pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan ......... keterwakilan
perempuan.
a. 10%
b. 20%
c. 30%
d. 75%
135. Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan
hukum. Kementerian yang dimaksud adalah .............
a. Kementerian Hukum dan HAM
b. Kementerian Dalam Negeri
c. Kementerian Keuangan
d. Kementerian Pendidikan dan Olahraga
136. Untuk menjadi badan hukum, Partai Politik harus mempunyai ................
a. Akta notaris pendirian Partai Politik
b. Surat Keputusan dari Bupati
c. Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 30% dari jumlah
kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan
d. Rekening atas nama Ketua Partai Politik
137. Penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaratan untuk menjadi badan hukum dilakukan paling lama ....... hari
sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
a. 6 hari
b. 33 hari
c. 45 hari
d. 90 hari
138. Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagai badan
hukum diumumkan dalam ...............
a. Website Kemendagri
b. Keputusan Presiden
c. Surat Edaran Menkumham
d. Berita Negara Republik Indonesia
139. Perubahan AD dan ART partai politik harus didaftarkan ke Kementerian
paling lama ....... hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.
a. 30 hari
b. 40 hari
c. 50 hari
d. 60 hari
140. Pengesahan perubahan AD dan ART Partai Politik ditetapkan dengan
Keputusan .........
a. Ketua DPR
b. Presiden
c. Kepala daerah
d. Menteri
141. Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan ........
a. Keputusan Presiden
b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
c. Hasil musyawarah anggota DPR
d. Peraturan KPU
142. Salah satu Tujuan umum Partai Politik adalah .........
a. Mencari Anggota Partai Politik
b. Mengawasi APBN/APBD
c. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
d. Mengikuti Pilkada
143. Tujuan khusus Partai Politik salah satunya adalah :
a. Melatih kader agar mampu mengemban tugas sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-undang
b. Menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak
c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
d. Menjaga keutuhan bangsa
144. Partai Politik berfungsi sebagai sarana ..........
a. Partisipasi politik warga negara Indonesia
b. Penegakan HAM
c. Perlindungan Hukum warga negara Indonesia
d. Penyusunan laporan keuangan
145. Hak-Hak partai politik adalah .........
a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
b. Hak mendapat anggaran
c. Menyusun undang-undang
d. Hak legislasi
146. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan,
Berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan Menyukseskan
penyelenggaraan pemilihan umum adalah merupakan ........
a. Kewajiban Partai Politik
b. Tugas Partai Politik
c. Hak Partai Politik
d. Kewenangan Partai Politik
147. Salah satu syarat untuk menjadi anggota Partai Politik apabila telah
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau ........
a. Mendapat rekomendasi dari KPU
b. Pernah mengikuti kejuaraan di level internasional
c. Sudah/pernah kawin
d. Lolos seleksi yang dilakukan oleh partai politik
148. Keanggotaan Partai Politik bersifat .......... bagi warga negara Indonesia yang
menyetujui AD dan ART.
a. Langsung dan umum
b. Bebas dan rahasia
c. sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif
d. Akuntabilitas dan proporsional
149. Anggota Partai Politik dapat diberhentikan keanggotaannya dari Partai
Politik salah satunya karena ................
a. Meninggal dunia;
b. Menikah lagi;
c. Sakit
d. Menjadi kepala daerah
150. Organisasi Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ...............
a. ibu kota negara
b. ibu kota provinsi
c. ibu kota kabupaten/kota
d. Kecamatan
151. Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di .........
a. ibu kota negara
b. ibu kota provinsi
c. ibu kota kabupaten/kota
d. Kecamatan
152. Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun
dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah ................
yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.
a. 10%
b. 30%
c. 50%
d. 100%
153. Pengambilan keputusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara
........ sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.
a. Efektif
b. Efisien
c. Demokratis
d. Sistematis
154. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik bertujuan untuk
..........
a. Meraih suara terbanyak pada setiap pemilu dan pemilihan kepala
daerah
b. Membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila
c. Mengumpulkan dana partai
d. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nasionalisme
155. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh ...............
atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
a. Mahkamah Partai Politik
b. Kemenkumham
c. Presiden
d. Menteri Dalam Negeri
156. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik harus diselesaikan paling
lambat ................
a. 10 Hari
b. 15 Hari
c. 30 Hari
d. 60 Hari
157. Beberapa hal dibawah ini merupakan sumber Keuangan Partai Politik
adalah .............
a. Iuran anggota
b. Pajak Bumi dan bangunan
c. Sumbangan dari relawan
d. Bantuan keuangan dari Bupati
158. Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada ................
a. Badan Pemeriksa Keuangan
b. Menteri keuangan
c. KPK
d. Lembaga audit keuangan swasta
159. Dalam hal penerimaan sumbangan dari perseorangan bukan anggota Partai
Politik, paling banyak senilai ........... per orang dalam waktu 1 (satu) tahun
anggaran;
a. Rp 50.000.000,-
b. Rp 300.000.000,-
c. Rp 500.000.000,-
d. Rp 1.000.000.000,-
160. Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara ............
a. Efektif dan efisien
b. transparan dan akuntabel
c. Cermat
d. Terukur
161. Salah satu syarat pembubaran Partai Politik adalah ...........
a. Mengalami pergantian kepengurusan
b. Terdapat gugatan dari anggota partai
c. Tidak menyusun laporan keuangan
d. menggabungkan diri dengan Partai Politik lain
162. Partai politik yang telah memiliki badan hukum yang melanggar ketentuan
Pasal 40 ayat (1) UU no 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan
UU no. 2 Tahun 2011 dikenai sanksi administratif berupa ............
a. Pembubaran partai
b. Pengurus partai politik dipidana penjara
c. pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri
d. Tidak boleh mengikuti Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah selama 5
tahun kedepan
163. Partai Politik dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilu Tahun 2014
adalah Partai ..............
a. Gerindra
b. Golkar
c. PDIP
d. Demokrat
164. Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 (selain Partai Lokal Aceh)
sebanyak .........
a. 5 Partai
b. 9 Partai
c. 12 Partai
d. 15 Partai
165. Salah satu Partai yang bukan Pengusung pasangan calon Prabowo
Subianto dan Hatta Rajasa Pada Pemilu Tahun 2014 adalah .........
a. Gerindra
b. Golkar
c. PPP
d. Hanura
166. Berapakan jumlah kursi DPRD Kabupaten Dompu Periode 2014-2019?
a. 25 kursi
b. 30 kursi
c. 35 kursi
d. 40 kursi
167. Berapakah jumlah Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten
Dompu Periode 2014-2019?
a. 10 partai
b. 11 partai
c. 12 partai
d. 13 partai
168. Berapakan jumlah daerah pemilihan (Dapil) di kabupaten Dompu dalam
Pemilu Legislatif tahun 2014?
a. 2 Dapil
b. 3 Dapil
c. 4 Dapil
d. 5 Dapil
169. Daerah Pemilihan (Dapil) berapakah Kecamatan Woja dan Kilo?
a. Dompu 1
b. Dompu 2
c. Dompu 3
d. Dompu 4
170. Daerah Pemilihan (Dapil) berapakah Kecamatan Manggelewa, Kempo dan
Pekat?
a. Dompu 1
b. Dompu 2
c. Dompu 3
d. Dompu 4
171. Siapakah nama Ketua DPRD Kabupaten Dompu periode 2014-2019?
a. Yuliadin, S.Sos
b. Syirajuddin, SH
c. Muhammad Amin, S.Pd
d. Taha, S.Pt
172. Terdiri dari Kecamatan mana sajakah daerah Pemilihan (Dapil) Dompu 1?
a. Dompu, Pajo, Hu’u
b. Dompu, Woja, Manggelewa
c. Woja, Pajo, Hu’u
d. Dompu, Kempo, Pekat
173. Undang-Undang yang mengatur tentang Partai Politik adalah
a. UU nomor 11 Tahun 2011
b. UU Nomor 15 Tahun 2014
c. UU Nomor 2 Tahun 2011
d. UU Nomor 8 Tahun 2014
174. Daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah ..........
a. Desa atau Gabungan Desa
b. Kecamatan atau Gabungan Kecamatan
c. Provinsi atau Gabungan Provinsi
d. Desa dan Kecamatan
175. Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh WNI atas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita memperjuang kepentingan politik
anggota,masyarakat dan sebagainya merupakan pengertian dari....
a. Partai Politik
b. KPU
c. Bawaslu
d. Ormas
176. Peraturan Dasar Partai Politik disebut dengan....
a. Anggaran Dasar Partai Politik
b. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik
c. Hukum Partai Politik
d. Azas Partai Politik
177. Peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar Partai Politik
disebut.....
a. Anggaran Dasar Partai Politik
b. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik
c. Hukum Partai Politik
d. Azas Partai Politik
178. Proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan
tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara merupakan pengertian dari....
a. Anggaran Dasar Partai Politik
b. Sosialisasi Politik
c. Pendidikan Politik
d. Azas Partai Politik
179. Semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang,
berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan
menjadi tanggung jawab Partai Politik merupakan pengertian dari....
a. Anggaran Dasar Partai Politik
b. Sosialisasi Politik
c. Pendidikan Politik
d. Keuangan Partai Politik
180. Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di Mana?
a. Ibukota negara
b. Ibukota Provinsi
c. Ibukota Kabupaten/Kota
d. Ibukota Kecamatan
181. Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di
Mana?
a. Ibukota negara
b. Ibukota Provinsi
c. Ibukota Kabupaten/Kota
d. Ibukota Kecamatan
182. Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi berkedudukan di Mana?
a. Ibukota negara
b. Ibukota Provinsi
c. Ibukota Kabupaten/Kota
d. Ibukota Kecamatan
183. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat
yang berkedudukan sebagai lembaga Negara dan mempunyai tugas .........
a. Legislatif, anggaran dan pengawasan
b. legislatif, eksekutif dan yudikatif
c. legislatif, eksekutif dan anggaran
d. Legislatif, Eksekutif dan Pengawasan
184. Daerah Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah ..........
a. Desa
b. Kecamatan
c. Kabupaten
d. Provinsi
185. Salah 1 syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota adalah ..........
a. Pernah menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)
b. Pernah kawin
c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar.
186. Sistem Pemilu apakah yang digunakan dalam Pemilu pertama di Indonesia?
a. Dwi Partai
b. Multi Partai
c. Partai tunggal
d. Semi Multi Partai
187. Demokrasi dimana rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih
wakil wakilnya untuk duduk dalam DPR dinamakan....
a. Demokrasi langsung
b. Demokrasi perwakilan
c. Demokrasi gabungan
d. Demokrasi Sosialis
189. Menurut Undang undang, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan
untuk ....
a. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
b. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
c. Memberi grasi, tanda jasa, dan lain lain tanda kehormatan
d. Membuat perundang undangan
190. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk setiap
Provinsi adalah .......
a. 5
b. 6
c. 4
d. 3
191. Kekuasaan untuk membuat Undang undang disebut .......
a. Legislatif
b. Eksekutif
c. Yudikatif
d. Federatif
192. Anggota DPD dari setiap Provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang dalam artian
jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari ...... jumlah anggota DPR.
a. 1⁄2
b. 1/3
c. 1⁄4
d. 1/5
193. Penyampaian pendapat dimuka umum dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang undangan sesuai dengan azas .......
a. Proporsionalitas
b. Kepastian Hukum
c. Musyawarah mufakat
d. Manfaat
194. Negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada ditangan ........
a. Pemerintah
b. Presiden
c. Rakyat
d. Perdana Menteri
195. Salah satu syarat untuk berhak memilih dalam pemilu sudah berusia
minimal ........
a. 16 tahun
b. 17 tahun
c. 18 tahun
d. 19 tahun
196. salah satu syarat menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berusia ........
a. 17 Tahun
b. 21 tahun
c. 18 tahun
d. 19 tahun
197. Mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945, Menggunakan fasilitas
Pemerintah Menghina seseorang, agama dan suku merupakan
tindakan/perilaku yang dilarang dalam .................
a. Kampanye
b. Pencalonan
c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara
d. Pemungutan suara
198. Pemilu di Negara kita bersifat luber dan .......
a. Jurdil
b. Terkendali
c. Aman
d. Lancar
199. Dalam hal usulan pengusulan bakal calon anggota DPRD Kab/Kota secara
administrasi dokumen harus ditanda tangani oleh ......
a. Ketua Umum
b. Sekretaris
c. Ketua Umum dan Sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota
d. Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lainnya.
200. Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik peserta pemilu ditetapkan oleh
KPU paling lambat ..... sebelum pencoblosan.
a. 10 bulan
b. 20 bulan
c. 15 bulan
d. 25 bulan
201. Memilih Presiden dan Parlemen, melaksanakan kedaulatan rakyat dan
memilih wakil rakyat merupakan ........
a. Tujuan Pemilu
b. Syarat Pemilu
c. Fungsi Pemilu
d. Visi dan Misi Pemilu
202. Salah satu kelebihan pemilu dengan sistim distrik adalah .........
a. Sangat mengenal daerah dan kepentingan rakyatnya
b. Suara pemilu yang kalah tetap akan diakui
c. Golongan mayoritas dapat menjadi oposisi
d. lebih demokratis dan mewakili semua unsur
204. Sesuai ketentuan UUD 1945, lembaga Negara yang memiliki kewenangan
untuk memutuskan tentang hasil pemilu adalah ......
a. Komisi Yudisial
b. Mahkamah Konstitusi
c. Mahkamah Agung
d. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
205. Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap masyarakat mendapat perlakuan
yang sama, seperti bebas dari kecurangan pihak manapun, hal tersebut
merupakan pengertian dari azas .......
a. Jujur
b. Langsung
c. Adil
d. Bebas dan rahasia
206. Pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi calon peserta pemilu dilakukan
oleh .........
a. Polisi
b. Lembaga Swadaya Masyarakat
c. Jaksa
d. Panwaslu Kabupaten/Kota
207. Daerah Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah ...
a. Propinsi
b. Kabupaten
c. Kecamatan
d. Provinsi, Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota
208. Provinsi dengan jumlah penduduk 1 juta s/d 3 juta jiwa memperoleh
alokasi ...........
a. 45 kursi
b. 30 kursi
c. 35 kursi
d. 50 kursi
209. Daerah Pemilihan anggota DPRD Propinsi adalah......
a. Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota
b. Desa Kelurahan
c. Propvinsi
d. Kecamatan
210. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit
3 kursi paling banyak ........
a. 10 kursi
b. 11 kursi
c. 12 kursi
d. 13 kursi
211. Calon anggota legislatif berasal dari .....
a. Pemerintah
b. TNI/Polri
c. Golongan terpelajar
d. Anggota Partai Politik
212. Sejak kapan pelaksanakan kampanye dapat dilakukan?
a. 3 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu
b. 4 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu
c. 5 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu
d. 6 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu
213. Waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR
dan DPD ditetapkan dengan keputusan KPU setelah berkoordinasi dengan
.......
a. Pemerintah
b. Peserta pemilu
c. Bawaslu
d. Masyarakat
214. Pelanggaran terhadap hal hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye
merupakan pelanggaran ......
a. Perdata
b. Tindak Pidana Pemilu
c. Pidana dan Perdata
d. Kode Etik
215. Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertugas untuk melaksanakan pemilu
ditingkat ......
a. Desa/Kelurahan
b. Kecamatan
c. Kabupaten
d. Propinsi
216. Petugas Pemutahiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah
petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan.....
a. Pendaftaran dan Pemuktahiran data pemilih
b. Rekapitulasi dan Penghitungan suara
c. Pengawasan Pemuktahiran Data
d. Pemungutan suara
217. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan
aktifitas ......
a. Pencoblosan
b. Kampanye
c. Pemutahiran data
d. Keluar Rumah
218. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para
pemilih dengan menawarkan ......
a. Visi dan Misi
b. Uang
c. Visi, Misi dan Program
d. Barang
219. Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan
paling banyak ............
a. 50 kursi
b. 60 kursi
c. 70 kursi
d. 100 kursi
220. Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 20 (dua puluh)
dan paling banyak ............
a. 50 kursi
b. 60 kursi
c. 70 kursi
d. 80 kursi
221. Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk
lebih dari 200. 000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus
ribu) orang memperoleh alokasi kursi sebanyak .......
a. 20 kursi
b. 30 kursi
c. 40 kursi
d. 50 kursi
222. Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) adalah kelompok yang
dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di ......
a. Desa
b. Kecamatan
c. Tempat Pemungutan Suara (TPS)
d. Kabupaten
223. Untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, secara nasional Partai Politik harus
memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya ........
a. 3,5 %
b. 2.5%
c. 30 %
d. 50 %
224. KPU kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara Parpol untuk
calon anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah pemungutan suara paling
lambat ...........
a. 10 hari
b. 11 hari
c. 12 Hari
d. 13 Hari
225. Dalam melaksanakan pemutahiran data pemilih KPU Kabupaten/Kota
dibantu oleh .......
a. Pantarlih/PPDP
b. PPS
c. PPK
d. Pantarlih/PPDP, PPS dan PPK
226. Partai politik dalam menetapkan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kab/Kota harus memuat keterwakilan perempuan
sebanyak .....
a. 10 %
b. 20 %
c. 30 %
d. 40 %
227. Perseorangan yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dapat
mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui.....
a. Menteri Dalam Negeri
b. KPU Provinsi
c. KPU RI
d. KPU Kabupaten/Kota
228. Salah satu mekanisme Pelaksanaan Kampanye pemilu anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat dilakukan melalui ..............
a. Musyawarah
b. Sosialisasi
c. Rapat Umum
d. Provokasi
229. Sistem pemilu apa yang dipakai dalam pemilu DPR dan DPRD?
a. Proporsional Terbuka
b. Proporsional Tertutup
c. Distrik Berwakil Banyak
d. Distrik berwakil sedikit
230. Sistem pemilu apa yang dipakai dalam pemilu DPD? ..............
a. Proporsional Terbuka
b. Proporsional Tertutup
c. Distrik Berwakil Banyak
d. Provokasi
231. sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia,jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan
RepublikIndonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pengertian dari...?
a. Musyawarah
b. Pemilu
c. Rapat Umum
d. Demokrasi
232. Pemilu dilaksanakan selama satu kali dalam berapa tahun?
a. 1 Tahun
b. 2 Tahun
c. 4 Tahun
d. 5 Tahun
233. Tahapan apap dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan
secara nasional.???
a. Kampanye
b. Masa Tenang
c. Pemungutan Suara
d. Pencalonan
234. Pengusulan/Pendaftaran Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
dilakukan oleh ........
a. Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik
b. MPR
c. DPR
d. Kepala Desa
235. Berapa lama masa pendaftaran Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
yang terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR?
a. 6 ( Enam ) Hari
b. 7 ( Tujuh ) Hari
c. 8 ( Delapan ) Hari
d. 9 ( Sembilan ) Hari
236. Berapa Lama waktu KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon?
a. 8 ( Delapan ) Hari sejak diterimanya surat
b. 7 ( Tujuh ) Hari sejak diterimanya surat
c. 4 ( Empat ) Hari sejak diterimanya surat
d. 5 ( Lima ) Hari sejak diterimanya surat
237. KPU dalam menetapkan dan mengumumkan nama-nama Pasangan Calon
yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, dilakukan melalui sidang pleno?
a. Terbuka
b. Terbatas
c. Biasa
d. Tertutup
238. Penetapan nomor urut Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat
sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara ........
a. undi dalam sidang pleno KPU terbuka
b. undi dalam sidang pleno KPU terbatas
c. undi dalam sidang pleno KPU tertutup
d. undi dalam sidang pleno KPU biasa
239. Berapa lama batas waktu KPU melakukan verifikasi dan menetapkan
Pasangan Calon pengganti dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon
berhalangan tetap, sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya
Kampanye?
a. 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan
b. 5 (lima) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan
c. 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan
d. 6 (enam) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan
240. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada
saat dimulainya Kampanye, lembaga yang berwenang untuk menunda
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Waki Presiden adalah .......
a. Bawaslu
b. KPU
c. Presiden
d. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
241. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya
berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama
.................
a. 9 (Sembilan) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap
b. 7 (Tujuh) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap
c. 5 (Lima) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap
d. 3 (Tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap
242. KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di ........
a. Provinsi
b. Kecamatan
c. Pusat
d. Kabupaten/Kota
243. Jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab merupakan ...............
a. Prinsip kampanye
b. Tujuan Kampanye
c. Fungsi Kampanye
d. Sosialisasi
248. Kampanye dilaksanakan oleh .............
a. Petugas Kampanye
b. Peserta Kampanye
c. Pendukung Kampanye
d. Pelaksana Kampanye
249. Pelaksana Kampanye terdiri atas?
a. orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan
b. pengurus Partai Politik dan organisasi penyelenggara kegiatan
c. pengurus Partai Politik, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara
kegiatan
d. pengurus Partai Politik, pasangan calon, dan organisasi penyelenggara
kegiatan
250. Peserta kampanye terdiri dari .............
a. Partai politik
b. Anggota masyarakat
c. Pasangan calon
d. Organisasi penyelenggara
251. Materi kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meliputi
................
a. visi, misi, dan program Pasangan Calon
b. tugas dan fungsi Pasangan Calon
c. penyebaran bahan kampanye Pasangan Calon
d. penyebarluasan materi kampanye Pasangan Calon
252. Berapa hari masa tenang yang ditentukan oleh KPU?
a. 3 ( Tiga ) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
b. 5 ( Lima ) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
c. 7 ( Tujuh ) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
d. 9 ( Sembilan ) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
253. Surat suara merupakan jenis perlengkapan pemungutan suara, dimana
surat suara tersebut memuat .............
a. Foto dan nomor urut Pasangan Calon
b. Nama, dan nomor urut Pasangan Calon
c. foto, visi, misi dan nomor urut Pasangan Calon
d. foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon
254. Berapa banyak Jumlah surat suara yang dicetak dalam pelaksanaan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden?
a. Sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 4% (empat
persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan
b. Sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 3% (tiga persen)
dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan
c. Sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen)
dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan
d. Sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 1% (satu persen)
dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan
255. Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan besarnya
jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang, jumlah
surat suara yang dimaksud ditetapkan oleh KPU untuk setiap
kabupaten/kota sebanyak ............
a. 1.000 (seribu) surat suara
b. 2.000 (dua ribu) surat suara
c. 3.000 (tiga ribu) surat suara
d. 4.000 (empat ribu) surat suara
256. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU,KPU provinsi, dan
KPU kabupaten/kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU
provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota mengenai pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh .........
a. Panwaslu dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan
b. Bawaslu
c. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
d. Bawaslu dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
257. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi ..........
a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang
bersangkutan
b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan
c. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang
bersangkutan dan Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih
Tambahan
d. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang
bersangkutan, Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara
dan Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan
258. Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan
paling lama .............
a. 4 (empat) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
b. 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
c. 2 (dua) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
d. 1 (satu) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
259. Jumlah pemilih untuk setiap TPS diatur dalam peraturan KPU paling
banyak ...........
a. 500 (lima ratus) orang
b. 600 (enam ratus) orang
c. 800 (delapan ratus) orang
d. 900 (sembilan ratus) orang
260. Penyiapan TPS, pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap,
Daftar Pemilih Tambahan, serta nama dan foto Pasangan Calon di TPS dan
penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan
kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan merupakan tugas
dari ........
a. PPK
b. KPPS
c. PPDP
d. PPL
261. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara, rapat pemungutan suara,
pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketenteraman,
ketertiban, dan keamanan TPS, penjelasan kepada Pemilih tentang tata
cara pemungutan suara dan pelaksanaan pemberian suara, merupakan
tugas KPPS pada kegiatan .............
a. Persiapan
b. Penghitungan
c. Pemungutan suara
d. Kampanye
262. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan pemberian tanda satu
kali pada nomor urut, atau foto, atau nama salah satu Pasangan Calon
dalam surat suara merupakan syarat ........
a. Batalnya suara suara
b. Dikembalikannya surat suara
c. Rusaknya surat suara
d. Sahnya surat suara
263. Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat?
a. 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara
b. 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara
c. 4 (empat) hari sebelum hari pemungutan suara
d. 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara
264. Dana kampanye menjadi tanggung jawab?
a. Pasangan calon
b. Gubernur
c. Walikota
d. Lurah
265. Salah satu sumber Dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
adalah ........
a. Sumbangan dari luar negeri
b. Sumbangan dari Kementerian
c. APBN
d. Pasangan calon yang bersangkutan
266. Menerima sumbangan Pihak asing, Penyumbang tidak benar atau tidak
jelas identitasnya dan Hasil tindak pidana dilarang dalam ......
a. Pelaksanaan pencalonan
b. Pelaksanaan Rekapitulasi hail penghitungan suara
c. Pelaksanaan Perekrutan PPK dan PPS
d. Penerimaan sumbangan dana kampanye
267. Kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk
memberi tanda pilihan dan TPS merupakan jenis perlengkapan .........
a. Kampanye
b. Pemutakhiran Daftar Pemilih
c. Pencalonan
d. Pemungutan suara (UU No. 42 Tahun 2008; Pasal 105)
268. 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta
sertifikat hasil penghitungan suara diberikan kepada ........
a. Babinsa
b. Saksi pasangan Calon
c. Lurah
d. Ketua Pengadilan Negeri
269. Jika pasangan calon memperoleh 50 (lima puluh) persen dari jumlah suara
dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 (dua
puluh) persen suara disetiap Provinsi yang tersebar di lebih dari 1⁄2
(setengah) jumlah Provinsi di Indonesia maka pasangan calon tersebut
ditetapkan sebagai ...............
a. Pasangan calon yang mengikuti putaran kedua
b. Pasangan calon gagal
c. Pasangan calon terpilih
d. Pasangan calon tidak memenuhi syarat
270. Pasangan Calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh
.................
a. DPR
b. MPR
c. KPU
d. DPRD
271. KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang
pleno terbuka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari pemungutan
suara yang dihadiri oleh ............
a. Pasangan Calon
b. Pasangan Calon dan Bawaslu
c. Bawaslu
d. DPRD
272. Berapa hari Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul
akibat keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden sejak diterimanya permohonan keberatan?
a. 14 (empat belas) hari
b. 15 (lima belas) hari
c. 16 (enam belas) hari
d. 17 (tujuh belas) hari
273. Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan
secara........
a. Serentak
b. Bertahap
c. Periodik
d. Langsung
274. Kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan
Pasangan Calon merupakan kesepakatan untuk ..................
a. Mengusulkan jadwal kampanye
b. Mengajukan keberatan
c. Mengusulkan Pasangan Calon
d. Mengubah nomor urut pasangan calon
275. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; merupakan syarat
menjadi ..................
a. Calon Gubernur
b. Calon Presiden
c. Calon Anggota DPRD
d. Calon Bupati
276. Salah satu persyaratan menjadi Calon Presiden dan Wakil presiden adalah
bukan bekas anggota organisasi terlarang. Organisasi terlarang yang
dimaksud adalah
a. PKI
b. GAM
c. KNPI
d. Partai Politik
277. Pemilihan Umum Presiden Dilaksanakan setelah.........
a. Pilkada
b. Pilkades Selesai
c. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
d. Pemilihan Gubernur
278. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan selama satu kali berapa
tahun?
..................
a. 1 (satu) Tahun
b. 5 (lima) tahun
c. 4 (empat) tahun
d. 6 (enam) tahun
279. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden ditetapkan melalui....
a. Kepeutusan KPU
b. Keputusan Bawaslu
c. Keputusan DKPP
d. Keputusan Presiden
280. Syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden paling rendah telah berusia
berapa tahun?
a. 40 Tahun
b. 45 Tahun
c. 35 Tahun
d. 30 Tahun
LIHAT JUGA SOAL LAINNYA :
Anda sedang membaca Artikel tentang Soal Cerdas Cermat SMA dan anda bisa menemukan Artikel Soal Cerdas Cermat SMA ini dengan URL http://kuncijawaban4.blogspot.com/2017/02/soal-cerdas-cermat-sma.html, Terimakasih Telah membaca Artikel Soal Cerdas Cermat SMA Anda boleh menyebar Luaskan atau MengCopy-Paste nya jika Artikel Soal Cerdas Cermat SMA ini sangat bermanfaat bagi anda, Namun jangan lupa untuk meletakkan Link Soal Cerdas Cermat SMA sebagai Sumbernya.
0 komentar on Soal Cerdas Cermat SMA :
Post a Comment and Don't Spam!